Pangan dan Hortikultura Harus Jadi Atensi Serius

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Pertanian pangan dan hortikultura harus diperhatikan secara serius. Pasalnya, animo masyarakat yang bekerja di sektor ini tergolong minim. Karena itu pemerintah mesti menjadikan sektor ini kembali bangkit di tengah banyaknya permasalahan yang masih menjangkiti sektor itu.

Terkait hal itu, Anggota Komsisi II DPRD Berau, M. Yusuf menjelaskan jika sektor itu tidak diperhatikan maka alih fungsi lahan pertanian akan terus terjadi. Masyarakat, khususnya petani akan lebih memilih perkebunan sawit atau bekerja di sektor tambang daripada menanam padi atau tanaman pangan dan hortikultura.

Padahal menurut Yusuf, sektor pertanian di Berau dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan asli Daerah (PAD) Berau. Kendati demikian, hal itu hanya dapat dilakukan jika pemerintah daerah memperhatikan secara serius sektor tersebut.

“Animo masyarakat untuk bertani saat ini sangat kurang. Maka, pemerintah perlu mengambil langkah supaya sektor pertanian bisa kembali meningkat,” jelasnya.

Salah satu dukungan yang dapat disumbangkan pemerintah daerah kepada para petani yakni dengan memberikan bantuan alsintan, pupuk, bibit, dan peralatan pertanian lainnya. Dengan bantuan sarpras pertanian ini, para petani tentu termotivasi untuk memaksimalkan lahan pertaniannya.

“Mereka tidak dapat memperoleh hasil panen secara melimpah jika tidak memiliki sarana prasarana pertanian yang memadai. Makanya, jangan dituntut saja mereka ini. Tapi perlu disupport juga,” terangnya.

Karena itu, dirinya berharap, Pemkab Berau dapat melihat kondisi yang dialami para petani tersebut secara jeli. Pemantauan di lapangan juga harus terus menerus dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Hanya dengan memberikan bantuan subsidi dan mengadakan penyuluh pertanian, mereka pasti merasa di perhatikan kok. Tapi perlu turun ke lapangan juga untuk lihat kondisi itu,” pintanya.

Ke depan, tambah Yusuf, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pihak ketiga. Terutama ketika terdapat kekurangan untuk anggaran yang diperlukan untuk mendatangkan fasilitas pertanian itu.

“Ada perusahaan. Ada pihak ketiga. Kalau kurang alat, dana CSR bisa diminta juga. Jangan hanya andalkan anggaran daerah. Karena selama ini kurangnya anggaran dikeluhkan terus,” tandasnya. (Adv/Jo)