Go Public, Bantu UMKM Urus Izin PIRT BPOM

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Dunia usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Berau harus didorong agar go public. Karena itu, keberadaan UMKM itu perlu didampingi dan dibina, agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara luas baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Terkait hal itu, Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah mengaku salah satu kendala yang masih merintangi UMKM lokal Berau yakni masalah perizinan. Terutama, banyak produk yang dihasilkan belum mendapat izin Pangan Industri Rumah Tangga dari Badan Pengawas Obat Makanan (PIRT BPOM).

“Soalnya banyak UMKM kita yang ngurus izin-izinnya masih keteteran. Karena urus izin PIRT BPOM itu kan agak susah,” jelasnya.

Diakuinya, pasca covid, UMKM Berau menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Namun, produk-produk yang dihasilkan belum dipasarkan secara luas akibat perizinan itu. Karena itu, Syarifatul meminta Pemkab Berau untuk membantu para pelaku UMKM tersebut.

“Kami ingin pelaku UMKM yang ada di Berau yang perkembangannya signifikan pasca covid, dapat pembinaan, bimbingan, dan arahan. Sehingga mereka betul-betul mandiri, dan apa-apa yang mereka produksi itu diterima pasar,” pintanya.

Selain perizinan PIRT BPOM itu, lanjutnya, kekurangan modal juga masih menyisahkan problem tersendiri. Banyak pelaku UMKM pada akhirnya sulit berkembang karena terkendala anggaran.

“Saya juga baru selesai reses. Ada ibu-ibu yang keluhkan modal. Kalau ada suntikan dana itu lebih bagus,” terangnya.

Untuk mengatasi kekurangan dana itu, ke depannya Syarifatul meminta pemerintah daerah untuk dapat mencabut anggaran dari DAK Non Fisik sejumlah Rp 136 miliar lebih untuk tahun 2024, demi kebutuhan usaha para pelaku UMKM.

“Kami lihat DAK ini ada juga untuk UMKM. Maksud saya ini betul-betul dialokasikan untuk kebutuhan di lapangan. Jangan hanya sekadar dana turun tapi tidak ada manfaat atau outputnya,” imbuhnya.

Dirinya pun berharap agar berbagai masalah yang dihadapi para pelaku UMKM di Berau ini dapat dibantu dan diatasi. Hal itu sangat diperlukan mengingat UMKM yang maju dan berkembang menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk agar kualitas produksi mereka tidak kalah dengan daerah-daerah yang sudah maju duluan seperti Bali, Jogja. Makanya harus ada pendampingan dan juga pelatihan seperti pelatihan batik, kuliner, dan lain-lain,” tutupnya. (Adv/Jo)