Bupati: “Jangan Ada Lagi Wacana Penggabungan Berau ke Kaltara”

TANJUNG REDEB.DIMENSINEWS –

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas meminta kepada semua pihak, agar tidak lagi ada wacana penggabungan Berau ke Provinsi Kaltara. Dengan adanya petisi penolakan yang disampaikan tim petisi, maka pernyataan ini merupakan sikap dari Kabupaten Berau, atas realitas yang belakangan ini bergulir, dimana pemerintah Provinsi Kaltara telah melaksanakan riset kajian kelayakan penggabungan Berau ke Kaltara.

“Secara tegas saya sampaikan, Berau hanya untuk Kaltim. Ini sudah dengan sejumlah pertimbangan, termasuk pendapat dari para tokoh masyarakat Kabupaten Berau,” ucapnya lantang saat menghadiri penyampaian petisi penolakan di Balai Mufakat, Minggu (12/11/2023).

Dijelaskannya, banyak pertimbangan penolakan tersebut yakni dengan penetapan Kaltim sebagai IKN, dimana Berau menjadi mitra utama IKN karena potensinya yang luar biasa yang akan mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat Berau. 

Sri Juniarsih juga menyampaikan beberapa pertimbangan lainnya, seperti belanja APBD Kabupaten Berau, dimana untuk keperluan belanja pegawai maupun belanja operasional saat ini mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. Sehingga bila ada perubahan pada APBD menjadi kecil dari yang ada sekarang ini, maka Berau akan kesulitan dalam membangun Berau itu sendiri karena harus mensuport Provinsi Kaltara.

Kemudian dana bagi hasil (DBH) yang diterima oleh Kabupaten Berau saat ini cukup besar, sebab daerah penghasil Migas di Kaltim berada di wilayah selatan, sehingga tidak menguntungkan, apabila Berau memisahkan diri dengan Kaltim. Selain itu, perhatian Provinsi Kaltim terhadap Kabupaten Berau melalui bantuan keuangan cukup besar sekitar Rp300 sampai Rp400 miliar pertahun dan ini sangat membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Berau.

Seperti jalan yang berada di daerah pesisir, dimana sebagian besar merupakan bantuan dari Provinsi Kaltim. Lalu jalan yang berstatus Provinsi di Kabupaten Berau cukup panjang sekitar 250 kilometer menuju wilayah pesisir. Dan ini mendapatkan perhatian yang baik dari Provinsi Kaltim, dengan alokasi anggaran yang sangat besar mencapai Rp400 miliar pada tahun 2023 ini.

“Jika Berau berpisah dengan Kaltim, maka jalan ini beralih status menjadi jalan kabupaten dan otomatis beban anggarannya juga akan menjadi beban Kabupaten Berau. Dan saya lebih fokus pada pencapaian pembangunan daerah. Saya belum berfikir untuk berpisah dari Kaltim,” tambahnya.

Pertimbangan terakhir dikatakannya yakni memantau dari komentar masyarakat Berau di media sosial, yang mayoritas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana penggabungan Berau dengan Kaltara. (Adv/Ria)