Rakor Kehutanan Bahas Isu Strategis Pengelolaan Hutan

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih Mas, hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Ball Room Hotel Exclusive Berau, Rabu (24/07/24).

Acara ini bertujuan membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan hutan dan lingkungan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta. Rakor ini menjadi forum untuk merancang strategi dan langkah konkret dalam menghadapi tantangan kehutanan, termasuk penanganan deforestasi dan pengembangan hutan berkelanjutan.

Sejumlah pejabat penting turut hadir, di antaranya perwakilan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI, Kepala Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove Wilayah Kalimantan dan Papua Giri Suryanta, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Joko Istanto, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Yussi Nadia, serta PJ. Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si, dan para kepala OPD serta KPHP se-Kaltim.

Dalam sambutannya, Bupati Berau menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam bidang kehutanan. Program Karbon Hutan Berau (PKHB), yang mengusung konsep pembangunan rendah emisi karbon di tingkat kabupaten, menjadi salah satu buktinya. Program ini bertujuan untuk mewujudkan hutan lestari demi kesejahteraan masyarakat.

Berau memiliki potensi kehutanan dan perhutanan sosial yang luas, bahkan terbesar di Kaltim. Kabupaten Berau juga telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target perhutanan sosial Kaltim sebesar 98.927,10 hektare.

“Kami berharap dapat memperluas cakupan ke empat KPH di Berau. Potensi di wilayah KPH Berau Pantai, KPH Berau Tengah, dan KPH Berau Utara sangat besar,” ujar Bupati.

Bupati Berau juga mengharapkan dukungan dari Pemprov Kaltim untuk percepatan dan penguatan implementasi IAD di Berau, agar koordinasi dan mobilisasi sumber daya terkait bisa lebih efektif.

Sementara itu, Pj. Gubernur Akmal Malik menyoroti deforestasi yang masif di Kalimantan. Ia mengkritik kebijakan desentralisasi yang terkotak-kotak, tanpa kolaborasi yang menghasilkan dampak positif.

“Saat ini, Kementerian punya kebijakan Money Follow Function, padahal masalah ini tidak bisa bertumpu pada satu fungsi saja dan butuh banyak pendekatan,” katanya.

Ia juga menyoroti kurangnya kolaborasi dalam penganggaran antara instansi yang berbeda. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan peningkatan deforestasi dan ketidakmampuan menangani masalah lingkungan secara efektif.

“Saya yakin, kita tidak bisa melakukan apa-apa jika kondisi ini terus berlanjut. Deforestasi akan terus meningkat. Seharusnya, kebijakan dan anggaran mengikuti solusi,” tegasnya.

Acara Rakor ini juga ditandai dengan penyerahan bantuan alat ekonomi produktif dan cenderamata kepada PJ Gubernur Kaltim dan Bupati Berau, serta pemukulan gong oleh PJ Gubernur Kaltim dan dilanjutkan foto bersama.

Rakor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelestarian hutan di Kalimantan Timur.(wnf/kominfo berau)