DPRD Soroti SILPA Tinggi, Komisi II Tekan OPD Maksimalkan Anggaran

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang terus terjadi setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.

Khususnya Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

“Jadi kami memberikan kepada OPD memaksimakan penggunaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Berau,” bebernya Sabtu (3/5/2025) kemarin.

“Karena, Dalam LKPJ setiap tahun, kami selalu menemukan SILPA yang cukup besar. Ini menunjukkan belum optimalnya penyerapan anggaran,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa Bapelitbang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, diibaratkan sebagai lokomotif yang menarik seluruh gerbong OPD lainnya.

“Bapelitbang ini bagi kami adalah lokomotif pembangunan di Berau. Dia harus menjadi penggerak utama yang bisa mendorong OPD-OPD lain agar tak lagi menimbulkan SILPA tinggi,” bebernya.

Komisi II juga mendorong agar Bapelitbang dapat melakukan langkah-langkah nyata seperti memberikan insentif atau penghargaan kepada OPD yang berhasil menyerap anggaran secara maksimal, serta sanksi bagi OPD yang serapannya rendah dan menyisakan SILPA tinggi.

Rudi juga menyatakan bahwa DPRD tidak pernah mengalami keterlambatan dalam proses pengesahan anggaran, sehingga menurutnya tidak ada alasan bagi OPD untuk bekerja lamban dalam pelaksanaan kegiatan.

“DPRD tidak pernah telat dalam menetapkan anggaran. Jadi, kalau serapan anggaran kurang maksimal, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tuturnya.

Rudi menutup pernyataannya dengan kembali menekankan bahwa Bapelitbang harus menjadi “kompor utama” atau mesin penggerak pembangunan Berau, bukan sekadar lembaga perencana administratif.

“Bapelitbang bukan sekedar hanya penataan saja harus jadi kompor dalam roda pembangunan di Kabupaten Berau,” pungkasnya.(adv/dprd25/si)