BPBD Berau Rapatkan Barisan Hadapi Bencana Hidrometeorologi

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS — Menghadapi meningkatnya potensi bencana akibat curah hujan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi, Selasa (6/5/2025). Rapat berlangsung di Ruang Rapat BPBD lantai II dan dipimpin Wakil Bupati Berau, Gamalis.

Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani berbagai bencana yang belakangan ini terjadi di wilayah Berau. Berdasarkan prakiraan BMKG, curah hujan diprediksi tetap tinggi hingga bulan depan, sehingga kesiapsiagaan menghadapi banjir dan tanah longsor perlu ditingkatkan.

Kepala BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 17 kampung di lima kecamatan terdampak banjir dan longsor. Selain itu, laporan juga mencatat adanya kejadian gempa dan orang hilang.

“Kita berhadapan dengan ancaman bencana yang beragam. Butuh respons cepat dan kolaboratif dari semua pihak,” ujar Masyhadi.

Ia juga menekankan pentingnya penentuan lokasi dapur umum dan posko penanganan yang strategis agar dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak secara efektif.

Wakil Bupati Gamalis menggarisbawahi pentingnya koordinasi antarlembaga dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

“Bencana tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita hadapi bersama lewat perencanaan dan sinergi yang baik,” katanya.

Gamalis juga menyoroti pentingnya keselarasan peran antarinstansi, terutama dalam hal ketersediaan alat dan tanggung jawab di lapangan. Ia mencontohkan, BPBD kerap kali berada di garis depan penanganan, namun ketersediaan alat berat justru berada di dinas teknis seperti DPUPR.

“Kolaborasi adalah kunci. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri saat berhadapan dengan dampak bencana berskala besar,” tegasnya.

Ia menyebut lima kecamatan sebagai wilayah prioritas penanganan, yaitu Segah, Kelay, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Teluk Bayur. Termasuk Gunung Tabur yang baru-baru ini turut terdampak akibat cuaca ekstrem.

Lebih lanjut, Gamalis mengungkapkan bahwa jalur utama yang terdampak longsor banyak berada di luar kewenangan daerah, seperti jalan provinsi dan poros nasional menuju pesisir selatan. Oleh karena itu, perlu koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Kita bersyukur jika ada perusahaan yang bisa bantu, tapi tetap harus sesuai regulasi,” ujarnya.

Menutup rapat, Gamalis menyatakan akan segera menyampaikan hasil koordinasi ini kepada Bupati Sri Juniarsih, termasuk usulan penetapan status darurat bencana, agar penggunaan dana darurat bisa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita harus hadir di tengah masyarakat, tapi tetap patuh terhadap aturan. Semua penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (Wnf)