Evaluasi Tempat Wisata Setiap Bulan Harus Secara Menyeluruh

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS- Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sektor pariwisata, menyusul temuan-temuan di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya permasalahan mendasar.

Hal itu disampaikannya usai kunjungan kerja ke Kecamatan Maratua, salah satu kawasan wisata unggulan di Kabupaten Berau.

Agus menyebutkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 200 titik destinasi wisata di Berau, namun baru 14 yang terdata oleh Dinas Pariwisata, dan hanya empat yang aktif menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ia menilai hal ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata.

“Setelah sektor pertambangan, pariwisata seharusnya jadi penyumbang PAD terbesar. Tapi faktanya, banyak potensi belum tersentuh dan belum dikelola dengan baik,” ujar Agus kamis (8/5/2025).

Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi dalam pengelolaan kontribusi atau retribusi wisata.

Menurutnya, idealnya ada sistem satu pintu yang mengatur pungutan retribusi agar lebih tertib dan transparan.

“Salah satu contohnya di kawasan pesisir. Seharusnya, ketika wisatawan masuk ke destinasi seperti air panas, sudah ada rambu-rambu jelas, dan sistem pemungutan retribusi berjalan secara resmi. Bisa saja hanya Rp5.000, tapi jelas dan sah,” ujarnya.

Agus menambahkan, masih banyak persoalan lain seperti minimnya pelatihan SDM di sektor pariwisata, keterbatasan jaringan internet di lokasi wisata, dan kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan yang belum diaspal.

“Bayangkan, wisatawan datang ingin mengabadikan keindahan alam tapi jaringan internet tidak mendukung. Ini masalah nyata yang harus dibenahi. Selain itu, banyak pengelolaan resort sudah dikuasai pihak luar, sehingga PAD justru tidak masuk ke Kabupaten Berau,” tambahnya.

Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan atas lalu lintas wisatawan yang masuk dari luar daerah seperti Tarakan langsung menuju destinasi seperti Derawan atau Maratua, tanpa melalui pintu masuk resmi Berau.

Komisi II berencana mengajukan pembentukan balai pelatihan khusus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM pariwisata, termasuk pelatihan bahasa asing bagi pemandu wisata lokal.

Agus menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran yang harus digunakan secara maksimal untuk membenahi sektor ini.

“Kita harus fokus membangun kekuatan dari dalam, jangan sibuk promosi keluar sementara di dalam masih banyak masalah mendasar yang belum selesai,” pungkasnya. (adv/dprd25/si)