Komitmen Perbaikan Jalan Rusak Antar Kampung, Kecamatan dan Jalur Provinsi

TANJUNG REDEB,WEBSITE DPUPR- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau, Fendra Firnawan, menyatakan bakal terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan kerusakan jalan di wilayah Berau.
Sebab menurutnya beberapa hari belakangan ini banyak ruas jalan yang merupakan kewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat rusak di Bumi Batiwakkal.
“Kejadian putusnya ruas jalan beberapa waktu lalu ada yang sudah ditindaklanjuti Kepala UPTD PUPR Provinsi,” ungkapnya Rabu (7/5/2025) lalu.
Kata dia kehadiran UPTD PUPR Provinsi Kalimantan Timur ini dilakukan karena titik koordinat kerusakan berada di ruas jalan provinsi.
“Sementara itu, kerusakan lain yang terjadi berupa jalan yang mengalami penurunan struktur atau “jeblok” disebut merupakan tanggung jawab Balai Besar atau pemerintah pusat,” ucapnya.

“Kami langsung koordinasi. Pak Junaidi dari balai besar juga sedang menuju lokasi. Jadi setiap kejadian, kita tetap koordinasi dengan UPTD,” sambungnya.

Ia juga menambahkan bahwa ruas-ruas jalan alternatif telah disiapkan untuk mengantisipasi jika akses utama terganggu, seperti pada ruas jalan Buyung-Buyung.

“Kami dari DPUPR Berau berharap timbunan sementara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dapat bertahan dalam kondisi cuaca ekstrem,” ujarnya.

Fendra menyebutkan, saat ini juga tengah dilakukan peningkatan akses jalan antar kampung di sejumlah kecamatan, salah satunya di wilayah Segah.

“Saya tidak hafal total anggarannya, tapi ada alokasi sekitar Rp20 miliar. Detailnya mungkin Pak Junaidi yang lebih tahu,” bebernya.

Lebih lanjut, kata dia pembangunan jalan dan drainase juga tengah diprioritaskan melalui skema anggaran provinsi dan pusat.

Sebab menurutnya, usulan dari masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan.

“Kita ajukan usulan sampai puluhan triliun dalam Musrenbang atau RKPD, tapi realisasinya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Misalnya kita ajukan Rp20 triliun, realisasi tahun ini hanya sekitar Rp2,2 triliun,” imbuhnya.

Dalam waktu dekat, sambung dia DPUPR akan terus berupaya menyelaraskan program pembangunan dengan pemerintah provinsi Kaltim.

“Termasuk memanfaatkan program-program yang sudah diusulkan oleh Bupati, agar pembangunan infrastruktur dapat dirasakan merata oleh masyarakat,” pungkasnya. (si/hel)