Sambut Kembalinya PT Kertas Nusantara, Tenaga Kerja Lokal Didorong Jadi Prioritas

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS- Menyambut rencana beroperasinya kembali PT Kertas Nusantara (KN), Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menegaskan pentingnya memprioritaskan tenaga kerja lokal, termasuk eks karyawan perusahaan tersebut, baik yang berada di dalam maupun luar daerah.

“Harus tetap memprioritaskan eks karyawan. Baik yang di luar maupun di dalam daerah akan tetap ditawarkan dan diakomodir,” ungkapnya Senin (16/6/2025).

Meski aktivitas PT KN saat ini baru sebatas perbaikan dan persiapan, ia memastikan bahwa perusahaan menargetkan operasional penuh pada tahun depan.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak menjaga kondusivitas daerah dan tidak melakukan aksi yang berpotensi menghambat proses persiapan.

“Prosesnya masih pembangunan dan pembenahan. Jangan sampai ada demo atau masyarakat merasa tidak dilibatkan,” ujarnya.

Gideon juga menegaskan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi perhatian utama. Ia berharap sekitar 90 persen karyawan yang direkrut nantinya berasal dari Berau.

“Kalau bisa 90 persen lokal, karena memang orientasinya kesana. Tapi tentu tetap disesuaikan dengan skill yang dimiliki. Kecuali kalau memang dibutuhkan tenaga dari luar yang punya kompetensi mengoperasikan alat-alat tertentu,” jelasnya.

Ia menyambut positif pembukaan kembali PT KN karena dinilai akan berdampak signifikan terhadap perekonomian dan serapan tenaga kerja di Bumi Batiwakkal.

“Nilai positifnya sangat banyak. Ini harus ditata manajemennya agar lebih baik dan, kalau bisa, lebih sukses dari sebelumnya,” tegasnya.

Terkait bahan baku produksi, ia menjelaskan bahwa PT KN akan bekerja sama dengan anak perusahaannya, PT Tanjung Redeb Hutani (TRH), sebagai penyedia bahan baku kayu.

Pemerintah juga sedang melakukan pembenahan untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi PT KN.“Jadi TRH yang siapkan bahan baku, KN yang mengolah,” jelasnya.

Menanggapi isu di masyarakat, jika ada yang menyebut bahwa lahan yang digunakan PT TRH merupakan kawasan hutan lindung, Gideon membantahnya.

Ia menyebut bahwa justru banyak lahan milik TRH yang saat ini digunakan oleh masyarakat.

“Lahan TRH yang justru banyak dipakai masyarakat. Surat dan dokumen resminya ada. Ini yang sering jadi polemik karena masyarakat melihatnya sebagai lahan tidur,” pungkasnya.

(adv/dprd25/si)