DPRD Berau Siapkan MoU Tenaga Kerja, Dorong Prioritas untuk Warga Loka

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Menyikapi aspirasi Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang yang menggelar aksi pada Senin (22/6/2025) lalu, DPRD Kabupaten Berau menyatakan komitmennya untuk mendorong peningkatan serapan tenaga kerja lokal. Salah satunya dengan menyusun draf Memorandum of Understanding (MoU) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan dan konsultasi langsung ke Disnakertrans Kaltim untuk membahas upaya perlindungan tenaga kerja lokal.

“Seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kecuali memang sudah tidak ada tenaga lokal yang memenuhi kualifikasi. Tapi selama masih bisa dilatih, harus tetap diprioritaskan,” tegasnya.

Sumadi menambahkan bahwa dengan kapasitas APBD yang cukup besar, daerah harus mampu membuka lebih banyak ruang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Agus Uriansyah, menyampaikan bahwa draf MoU dengan Disnakertrans Provinsi sudah dalam tahap penyempurnaan dan berisi lima poin utama yang memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal.

“Draf-nya sudah ada, tapi belum bisa dipublikasikan karena masih perlu perbaikan. Isinya sangat penting, termasuk permintaan DPRD agar jumlah pengawas tenaga kerja provinsi ditambah,” kata Agus.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada empat tenaga pengawas untuk mengawasi lebih dari 400 perusahaan aktif di Berau, yang menurutnya tidak ideal. Poin lainnya dalam MoU adalah rencana pembentukan UPTD tenaga kerja, yang nantinya bisa diisi oleh tenaga lokal.

“Kalau UPTD sudah terbentuk, maka kita tidak harus tergantung dari tenaga luar. Kita bisa manfaatkan SDM lokal untuk mengisi kekurangan,” ujarnya.

Agus juga sepakat dengan Sumadi bahwa pemanfaatan APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti membuka kawasan perkebunan.

“Kita tak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan. SDA kita yang tidak dapat diperbarui akan habis juga. Saat ini pariwisata sudah mulai menguat sebagai sektor andalan pendapatan daerah,” pungkasnya.
(adv/dprd25/ton/esf)