Pentingnya Sinergi dan Koordinasi Lintas Sektor Percepat Pelaksanaan Program Pembangunan

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS– Bupati Sri Juniarsih Mas menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan daerah, terutama dalam semester kedua tahun anggaran berjalan. Ia juga menekankan perlunya peningkatan pelayanan publik serta akselerasi program prioritas daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau.

Hal ini terungkap dalam arahan Bupati dalam Rapat Koordinasi Perangkat Daerah yang dipimpin Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis, Selasa (1/7/2025),di ruang Sangalaki, Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Rapat ini dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bagian di lingkungan Setda, serta seluruh camat se-Kabupaten Berau.

“Kita harus satu visi dan bergerak bersama dalam menjalankan program pembangunan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya harap tidak ada lagi sekat-sekat antar OPD maupun wilayah, karena kita semua adalah satu tim,” tegas Sri Juniarsih.

Adapun arahan penting yang menjadi perhatian OPD dimana kepala OPD memastikan program 8 plus pada rancanagan RPJMD Kab. Berau 2025-2029 pada rancangan akhir renja 2020 serta rancangan akhir 2025.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Gamalis juga menyampaikan agar seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara efisien dan adaptif terhadap dinamika serta tantangan pembangunan ke depan. Ia mendorong agar seluruh perangkat OPD maupun camat camat berperan aktif dalam menjembatani program-program pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayah masing-masing.

Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi capaian kinerja perangkat daerah serta pembahasan agenda strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk persiapan menghadapi agenda nasional dan regional.

Dengan adanya rapat ini, Pemerintah Kabupaten Berau berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat memperkuat kolaborasi dan menjaga konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.

(adv/pem25/wnf/hel)