DPRD Berau Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Semester Pertama

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan laporan semester pertama dan prognosis anggaran enam bulan berikutnya dalam Tahun Anggaran 2025, Selasa (22/7/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi DPRD Berau ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Asisten III Setda Berau, serta sejumlah pimpinan OPD, seperti Inspektorat, BPKAD, Bapelitbang, Bapenda, Dinas PUPR, Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Direktur RSUD dr. Abdul Rivai.

Dalam keterangannya, Subroto menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja perangkat daerah selama semester pertama. Ia menyebut, hingga pertengahan tahun ini, tingkat penyerapan anggaran masih tergolong rendah.

“Baru sekitar 38 persen secara keseluruhan. Penyerapan ini masih rendah, terutama dari OPD dengan anggaran besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PUPR, karena banyak kegiatan masih dalam proses lelang,” ungkap Subroto.

Subroto juga menyoroti minimnya pengajuan uang muka (DP) dari sejumlah OPD untuk pelaksanaan proyek. “Bahkan saat ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PUPR banyak yang tidak mengajukan DP. Ini yang menyebabkan anggaran belum terserap secara signifikan,” ujarnya.

Ia mengakui adanya kendala lain yang berasal dari keterbatasan SDM bersertifikasi di ULP, yang berdampak pada lambatnya proses lelang. Meski demikian, Subroto tetap optimistis capaian serapan anggaran akan meningkat signifikan pada kuartal akhir tahun.

“Komitmen dari ULP dan Dinas PUPR sudah jelas. Tahun ini Dinas PU menargetkan serapan bisa di atas 93 persen. Artinya, potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun ini bisa ditekan,” jelasnya.

PUPR disebutnya menjadi OPD dengan anggaran terbesar, yakni hampir 50 persen dari total APBD. Subroto berharap proses lelang dan pelaksanaan program bisa berjalan maksimal agar Silpa dapat ditekan dan manfaat pembangunan bisa dirasakan masyarakat secara nyata.

“Untuk paling besar itu DPUPR, hampir 50 persen dari APBD kita itu di Dinas PU. Cuma itu tadi, ini baru proses lelang, jadi penyerapannya masih kecil. Maka dari itu, nanti akan ada evaluasi lagi per tiga bulan, dan Komisi III yang akan kami melakukan evaluasi terhadap kinerja PUPR selaku mitra kerjanya,” pungkas Subroto.

(adv/dprd25/ton/esf)