Fraksi Gerindra DPRD Berau Soroti Pengentasan Kemiskinan dalam RPJMD 2025–2029

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Berau memberikan sejumlah catatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, terutama terkait persoalan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Catatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Berau, Kamis (4/9/2025), di Ruang Rapat Gabungan Komisi, Setda Berau.

Anggota DPRD Berau dari Fraksi Gerindra, Sutami, mengungkapkan pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan besar lima tahun ke depan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Berau mencapai 12.350 jiwa atau 5,08 persen dari total populasi.

“Program pengentasan kemiskinan harus lebih tepat sasaran. Pemerintah perlu memperkuat sektor UMKM, membuka lapangan kerja inklusif, serta memastikan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Sutami.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti ketimpangan pembangunan sarana prasarana, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman. Menurut Sutami, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Berau seharusnya mendapat perhatian lebih terkait infrastruktur dasar. “Pemerataan pembangunan penting untuk mendukung konektivitas wilayah dan memperkuat daya saing ekonomi menghadapi dampak strategis keberadaan IKN,” ujarnya.

Gerindra juga menyinggung peningkatan angka pengangguran terbuka di Berau, yang naik dari 4,95 persen menjadi 5,15 persen. Kondisi ini dinilai mencerminkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. “Pemerintah daerah harus memperkuat sinergi antara pendidikan, pelatihan kerja, dan sektor usaha. Pengangguran bukan sekadar angka, tetapi cerminan harapan masyarakat yang belum terpenuhi,” tegas Sutami.

Menurutnya, pelatihan koperasi berbasis potensi lokal serta kebijakan afirmatif bagi tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas. Fraksi Gerindra juga menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap program-program pengentasan kemiskinan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sutami menambahkan, RPJMD 2025–2029 yang disahkan harus menjadi pedoman penyusunan kebijakan anggaran dan bahan pengawasan DPRD. “Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal agar setiap kebijakan dan RKPD sejalan dengan RPJMD. Kami juga akan menolak rancangan anggaran yang tidak sesuai skala prioritas,” katanya.

Ia berharap catatan yang diberikan fraksinya dapat menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah daerah. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan, menjaga stabilitas, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

(ton/esf)