Demokrat Soroti Banyak Isu Belum Terakomodir dalam RPJMD Berau 2025–2029

TANJUNG REDEB,DIMENSINEWS — Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Berau menilai masih banyak persoalan strategis yang belum terakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi di ruang rapat gabungan komisi DPRD, Kamis (4/9/2025), anggota Fraksi Demokrat Abdul Waris menegaskan RPJMD seharusnya menjadi panduan bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan pembangunan Berau lima tahun ke depan.

Namun, ia menilai sejumlah masalah belum mendapat kepastian, seperti penyelesaian tapal batas kampung yang tidak jelas target waktunya. “Begitu juga kelanjutan pembangunan RSUD Tanjung Redeb yang tidak tercantum kapan bisa dioperasikan. Padahal, dalam dokumen disebutkan pembangunan rumah sakit tetap dilanjutkan,” ujar Waris.

Fraksi Demokrat juga menyoroti konsistensi pemerintah dalam menepati janji kampanye dan program prioritas. Waris menilai anggaran besar seharusnya hanya difokuskan pada program unggulan 18 plus, sementara program lain seperti drainase, irigasi, dan penerangan jalan umum (PJU) sebaiknya mendapat alokasi terbatas.

Selain itu, Demokrat mengusulkan pembentukan OPD baru di bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif. “Dalam dokumen RPJMD, ekonomi kreatif disebut sebagai penyangga pasca tambang, jadi harus ada lembaga yang fokus mengelolanya,” katanya.

Waris juga menekankan perlunya penguatan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata agar benar-benar tercermin dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Sektor ini akan menjadi tulang punggung ekonomi Berau lima tahun ke depan, terutama pasca berakhirnya tambang,” ujarnya.

Terkait pendapatan, Demokrat mendorong pemerintah mencari sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menargetkan PAD Berau bisa mencapai Rp1 triliun dalam lima tahun, tanpa membebani masyarakat kecil. “Tahun depan, transfer dana pusat akan mulai dibatasi. Pemerintah daerah harus berani mendobrak PAD,” tegasnya.

Fraksi Demokrat juga meminta agar produk unggulan lokal mendapat perhatian lebih. Selama ini, kata Waris, sektor tambang, sawit, dan perikanan mendominasi, sementara komoditas seperti kelapa, jagung, dan kakao belum tergarap optimal.

Sebagai penutup, ia menekankan peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mengawal implementasi RPJMD. “Bapenda harus konsisten melakukan evaluasi, bukan hanya di atas kertas, tapi juga mengecek langsung manfaat program di lapangan,” pungkas Waris.

(ton/esf)