Bupati Sri Minta Semua Kampung Perbarui Data Kesejahteraan Sosial

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial demi mewujudkan Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur, dan sejahtera. Kunci utama keberhasilan upaya ini diletakkan pada akurasi data di tingkat tapak.

Hal ini disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tahun 2025. Rapat ini secara spesifik mengangkat tema “Optimalisasi Pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam Mendukung Sinergitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Berau.”

Bupati Sri menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah agenda prioritas Pemkab Berau. Oleh karena itu, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus dioptimalkan.

“DTSEN merupakan instrumen utama dalam memastikan kebijakan dan program sosial kita tepat sasaran. Data yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi akan menjadi dasar kuat bagi kita dalam menyalurkan bantuan sosial, memberikan intervensi kepada masyarakat rentan, serta melakukan perencanaan pembangunan sosial yang berbasis bukti atau realitas di lapangan,” tegas Sri.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan data sosial tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan sinergitas kuat antara perangkat daerah, pemerintah kampung, lembaga sosial masyarakat, hingga pihak swasta.

“Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan hanya tugas Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab moral dan sosial kita semua. Kita harus memastikan bahwa DTSEN ini bukan hanya sekadar kumpulan angka, tetapi sebagai alat untuk benar-benar menghadirkan keadilan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Berau,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Sri berpesan agar seluruh kampung dan kelurahan mengambil peran aktif untuk memperbarui data PPKS melalui mekanisme DTSEN. Menurutnya, data yang akurat akan meminimalisir tumpang tindih bantuan dan memastikan setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah benar-benar sampai kepada yang berhak.

Ia juga mendorong Dinas Sosial untuk terus memperkuat kolaborasi dan peningkatan kapasitas antar pemangku kepentingan, termasuk organisasi sosial dan para pekerja sosial lapangan.

“Kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pemulihan dan peningkatan taraf hidup masyarakat rentan,” pungkasnya, berharap rakor ini menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus, efektif, dan berkelanjutan.

(adv/pem25*/ton/hel)