Berau Panen ‘Emas Hijau’: 77 Kampung Terima Dana Karbon, Bukti Hutan Bukan Hanya Kayu

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Hutan bukan lagi sekadar sumber kayu, melainkan ‘brankas’ kekayaan yang membuka jalan menuju kemakmuran. Inilah narasi keren dari Kabupaten Berau yang baru saja mengumumkan keberhasilan 77 kampungnya dalam menerima Dana Karbon. Insentif ini adalah hadiah nyata atas kerja keras masyarakat dalam menjaga alam dan berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi global.

Berau membuktikan diri sebagai pionir. Keberhasilan menjaga kawasan hutan dari deforestasi, yang merupakan bagian dari inisiatif pengurangan emisi karbon Bank Dunia, kini berbuah manis.

Tenteram Rahayu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, menyatakan program ini adalah momentum perubahan paradigma.

“Saat ini banyak kampung mulai melihat hutan bukan lagi sebagai sumber kayu, melainkan sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan,” tegas Tenteram.

Dari Penjaga Hutan Menjadi Pengusaha Madu Kelulut
Dana karbon ini didistribusikan sebagai pemicu inovasi ekonomi hijau di tingkat akar rumput. Berau tak hanya bicara teori, tetapi langsung menyajikan bukti manis.

Contoh paling nyata datang dari Kampung Ampen Medang. Di sana, kelompok Dasawisma (bagian dari PKK) dengan cerdik menggunakan sebagian dana karbon untuk modal usaha produksi madu kelulut.

“Hasil produk lokal ini kini menjadi oleh-oleh khas kampung konservasi, selain itu juga menambah penghasilan bagi rumah tangga,” kata Tenteram. Kisah Ampen Medang menunjukkan bagaimana konservasi hutan secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga melalui produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Memantik Kreativitas dan Kemandirian Ekonomi

Selain madu kelulut yang populer, sejumlah kampung lain mengarahkan dana karbon untuk program strategis lain, seperti, ketahanan pangan lokal,pengelolaan sampah terpadu, pelatihan ekonomi hijau.

Tenteram menegaskan, dana ini bukanlah APBD, melainkan pemantik kreativitas agar masyarakat kampung mengembangkan potensi ekonomi yang berbasis alam. Setiap kampung dinilai berdasarkan kontribusi penyimpanan karbonnya, dan dana insentif ini harus segera dimanfaatkan.

“Ini bukan soal besar kecilnya dana, tapi bagaimana kampung belajar mandiri dari alam yang mereka jaga,” tutupnya.

Ke depan, DPMK mendorong kampung penerima dana karbon untuk tidak melulu bergantung pada APBD, melainkan menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui program CSR. Keberhasilan pengelolaan dana karbon di Berau kini menjadi cetak biru nasional tentang bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan serasi dengan pelestarian lingkungan.

(adv/kom25/ton/hel)