Pemkab Berau Percepat Rencana Pembangunan Penangkaran Buaya

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Maraknya insiden konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Berau, yang mencapai puncaknya dengan jatuhnya korban jiwa baru-baru ini, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Sebagai respons jangka panjang, Pemkab tengah mematangkan dan mempercepat rencana pembangunan penangkaran buaya.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan bahwa langkah strategis ini diambil menyusul serangkaian insiden serangan buaya di wilayah pesisir dan sungai Berau.

Korban Jiwa dan Konflik Satwa Liar

Peristiwa terakhir yang memicu keresahan adalah tewasnya seorang pemuda yang diserang buaya saat mencari ikan di Kampung Teluk Sulaiman, Kecamatan Biduk-Biduk. Insiden ini berujung pada perburuan dan pembunuhan buaya berukuran besar oleh warga, padahal buaya muara merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018.

Gamalis menegaskan bahwa pembangunan penangkaran ini adalah solusi mendesak untuk mengurangi konflik yang semakin meningkat.

“Pemkab Berau kini menyiapkan langkah percepatan untuk mewujudkan penangkaran buaya sebagai solusi jangka panjang. Gangguan terhadap tempat tinggal buaya menjadi salah satu pemicu meningkatnya konflik antara manusia dengan buaya,” ujar Gamalis.

Menurutnya, Berau yang kaya akan wilayah perairan secara alami menjadi habitat bagi satwa liar seperti buaya. Namun, berkurangnya habitat asli akibat aktivitas manusia membuat satwa tersebut semakin sering masuk ke permukiman penduduk.

Kajian Lokasi dan Koordinasi KKP

Pemkab Berau menyadari bahwa penanganan konflik ini membutuhkan proses yang sangat serius dan terperinci, terutama terkait perizinan dan penentuan lokasi.

Gamalis mengungkapkan bahwa proses perizinan penangkaran buaya harus dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengingat kewenangan penanganan satwa kini tidak lagi sepenuhnya di bawah BKSDA Kalimantan Timur.

Meskipun rencana penangkaran sudah disiapkan, Pemkab masih fokus pada tahap pengkajian lokasi.

“Penentuan wilayah, pastinya membutuhkan kajian teknis agar benar-benar aman dari permukiman penduduk dan sesuai dengan karakteristik habitat buaya. Penangkaran ini wadahnya spesifik, tidak bisa sembarangan, apalagi tidak boleh berada di tengah pemukiman,” tegasnya.

Pemkab Berau akan melibatkan instansi terkait dalam proses kajian dan pemilihan lokasi. Harapannya, penangkaran ini dapat menjadi solusi jangka panjang agar keselamatan warga dan pelestarian satwa yang dilindungi dapat berjalan seimbang.

(adv/pem25*/ton/hel)