Disbudpar Berau Cari Solusi Minimnya Homestay Air Panas Lewat Program CSR Perusahaan

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Keterbatasan jumlah homestay atau penginapan di destinasi wisata Air Panas Pemapak Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam upaya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Menanggapi isu tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau kini tengah mencari solusi alternatif, salah satunya dengan mendorong bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, melalui Staf Teknis Andi, menjelaskan bahwa Air Panas Pemapak terbukti menjadi destinasi unggulan dengan meningkatnya retribusi dan jumlah kunjungan. Namun, ia mengakui bahwa jumlah penginapan yang tersedia masih terbatas.

“Salah satu tujuan kami membangun Air Panas itu untuk mendukung Indikator Lama Tinggal. Tapi sepakat bahwa memang benar masih kekurangan sarana penginapan di sana,” ungkap Andi.

Mendorong Pelibatan Masyarakat dan Dampak Ekonomi

Disbudpar Berau berpandangan bahwa penambahan penginapan akan lebih berdampak positif bagi ekonomi lokal jika memanfaatkan hunian atau rumah-rumah warga yang direhab.

“Kalau kita bangun masif homestay, pasti buka lahan lagi. Yang kedua limbahnya semakin banyak. Jadi cara yang tepat dari masyarakat. Supaya masyarakat langsung menikmati [dampak ekonomi],” jelas Andi.

Ia menambahkan, jika pun Pemda membangun homestay baru, luas lahan di kawasan wisata tersebut juga terbatas. Oleh karena itu, skema yang melibatkan perbaikan hunian warga lebih disukai.

Menggandeng Perusahaan Sawit Melalui CSR

Untuk merealisasikan penambahan homestay berbasis masyarakat ini, Disbudpar mengarahkan masyarakat agar aktif mengajukan permohonan dana CSR dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Di Biatan sepengetahuan kami ada perusahaan sawit. Apakah memungkinkan CSR itu [dimanfaatkan]. Kalau memungkinkan, tinggal rumusan bantuannya tinggal kami bantu untuk mendukung pariwisata,” beber Andi, menyebutkan bahwa hal ini menjadi misi yang coba direalisasikan Disbudpar pada akhir tahun ini.

Andi juga tidak menampik bahwa adanya pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah turut menjadi kendala dalam pembangunan sektor pariwisata. Namun, ia memastikan Disbudpar akan tetap membangun dengan mengedepankan skala prioritas dan perhitungan yang matang.

(wnf/hel)