Sri Wahyuni Tegaskan Kepemimpinan Digital Kunci Birokrasi Efisien dan Adaptif di Kaltim

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menekankan bahwa kepemimpinan digital menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, digitalisasi kini bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan utama untuk menciptakan birokrasi yang efisien, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Sri Wahyuni saat memaparkan perjalanan transformasi digital Kalimantan Timur dalam ajang Askompsi Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2025 di Gedung Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

“Digital adalah jalan menuju birokrasi yang lebih efisien dan mudah diakses,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dimulai dari perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, sebelum bicara sistem dan aplikasi, mentalitas serta kesadaran digital para ASN harus dibangun lebih dulu.

“Mindset digital harus terbentuk terlebih dahulu sebelum bicara sistem dan aplikasi,” katanya.

Sri Wahyuni menuturkan, berbagai pelatihan seperti Government Chief Information Officer (GCIO) dan digital leadership training terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas aparatur agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga memperkuat ekosistem digital dengan menyederhanakan proses bisnis, melakukan verifikasi layanan, serta menata arsitektur aplikasi dan data yang terintegrasi antarperangkat daerah. Upaya ini diiringi dengan konsolidasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan kualitas tata kelola digital di seluruh OPD.

“Ekosistem digital yang kuat dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten,” jelasnya.

Capaian Indeks SPBE Kaltim yang mencapai skor 4,30 pada tahun 2025 disebut Sri sebagai bukti nyata bahwa kepemimpinan digital telah membawa dampak signifikan. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengakselerasi transformasi digital.

Lebih jauh, Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data melalui pendekatan Smart Data, Smart Policy.

“Data yang valid sangat menentukan kualitas keputusan pemerintah, terutama pada isu kemiskinan, stunting, dan penguatan ekonomi. Data adalah dasar kebijakan yang tepat dan efektif,” ucapnya.

Menutup paparannya, Sri menegaskan bahwa kepemimpinan digital merupakan kunci untuk membangun birokrasi yang responsif dan berdaya saing tinggi.

“Dengan digital leadership, kita dapat membawa pelayanan publik menuju standar yang lebih baik,” pungkasnya. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)