Rakor, Pemprov Kaltim Perkuat Strategi Turunkan Stunting

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Ruang Tepian 2, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (7/11/2025).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, dan dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala BPS Kaltim Dr. Yusniar Juliana, serta Kepala Dinas Sosial Kaltim Andi Muhammad Ishak, bersama perwakilan lintas instansi lainnya.

Sri Wahyuni menjelaskan, rapat ini digelar untuk memetakan masalah dan menyusun langkah strategis menjelang pelaksanaan Rakor tingkat kabupaten/kota yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim pekan depan.

“Insyaallah minggu depan Bapak Wakil Gubernur akan berkenan memimpin Rakor se-Kabupaten/Kota. Nah, sebelum itu, melalui rapat hari ini kita berupaya memetakan hal-hal penting yang akan dibahas dan disampaikan dalam Rakor tersebut,” ujar Sri Wahyuni.

Ia mengungkapkan bahwa setiap daerah menghadapi tantangan berbeda dalam penanganan stunting. Samarinda dan Kutai Timur, misalnya, masih memiliki kendala pada aspek inventarisasi data dan pelaksanaan monitoring, sementara Kutai Kartanegara menunjukkan hasil positif namun masih perlu penguatan koordinasi antar tim.

“Kita perlu memastikan apakah intervensinya sudah tepat, apakah kolaborasi program dan sasaran sudah sesuai. Ini menjadi dasar dalam melakukan supervisi dan fasilitasi kepada kabupaten/kota,” tambahnya.

Sri Wahyuni menekankan bahwa meskipun penanganan stunting menjadi kewenangan kabupaten/kota, Pemprov Kaltim tetap berperan penting dalam memberikan dukungan, fasilitasi, dan supervisi agar capaian penurunan angka stunting dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita menyampaikan bahwa angka stunting di Kaltim memang menurun, namun belum signifikan.

“Pada tahun 2023 angka stunting kita berada di 22,9 persen, dan tahun 2024 turun menjadi 22,2 persen. Jadi hanya turun 0,7 persen, ini belum menunjukkan hasil yang cukup signifikan,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, DP3A berinisiatif untuk membentuk kembali Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) meskipun masa kerja tim sebelumnya telah berakhir sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang berlaku hingga 2024.

Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, empat daerah tercatat mengalami penurunan prevalensi stunting, sementara beberapa lainnya justru meningkat. Kota Bontang mencatat penurunan terbesar dari 27,4 persen menjadi 20,7 persen atau turun 7,3 persen. Sedangkan Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan angka terendah, yakni 14,2 persen. Sebaliknya, Kutai Barat mencatat angka tertinggi sebesar 27,6 persen, diikuti Mahakam Ulu yang naik 9,5 persen dan Samarinda dengan peningkatan 4,1 persen.

DP3A Kaltim telah mengirim surat resmi ke seluruh kabupaten/kota untuk melaporkan capaian, kendala, dan rencana aksi penanganan stunting selama periode 2022–2024.

Melalui forum persiapan ini, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa sinergi antarperangkat daerah dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan stunting. Hasil evaluasi menyeluruh dari setiap daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan strategi baru yang akan dibahas dalam Rakor tingkat provinsi mendatang.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)