Rekam Jejak dan Integritas Jadi Alasan, Tidar Kaltim Tegas Tolak Rencana Bergabungnya Budi Arie ke Gerindra

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Isu bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, ke Partai Gerindra memicu gelombang penolakan dari sejumlah kader di daerah. Penolakan terbuka datang dari organisasi sayap partai, Tunas Indonesia Raya (Tidar), yang menyatakan keberatan terhadap rencana tersebut di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Timur.

Ketua Tidar Kaltim, Ahkmed Reza Fachlevi, menegaskan sikap tegas pihaknya menolak masuknya Budi Arie. Ia menyebut, langkah itu diambil demi menjaga arah perjuangan partai dan memastikan setiap kader Gerindra memiliki rekam jejak yang bersih.

“Tidar Kaltim menolak. Kami telah mencermati dengan hati-hati agar kader-kader muda Gerindra ini tidak kebingungan terhadap arah perjuangan partai. Kami ingin siapapun yang ingin bergabung dengan Gerindra berintegritas dengan tidak adanya rekam jejak yang bersih,” tegas Reza melalui keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

Penolakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap rekam jejak Budi Arie. Mantan Menteri Koperasi dan UKM itu sebelumnya diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terseret dalam kasus dugaan praktik pengamanan situs judi online. Namanya bahkan disebut dalam beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sempat diperiksa oleh Bareskrim Polri.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat terdakwa, Budi Arie diduga meminta jatah sebesar 50 persen dari hasil pengamanan situs judi online yang dilakukan oleh sejumlah eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dugaan inilah yang kemudian menimbulkan kritik keras dari sejumlah kader Gerindra, termasuk Tidar.

Reza Fachlevi yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim menilai, figur dengan rekam jejak seperti Budi Arie tidak sejalan dengan nilai perjuangan yang dipegang Gerindra. Menurutnya, partai justru akan semakin dipercaya rakyat jika diisi oleh sosok berintegritas dan bebas dari kepentingan pragmatis.

“Di Gerindra, kader-kader diajarkan memegang akar perjuangan dan jujur. Kami tahu Gerindra merupakan partai inklusif, terbuka untuk siapa saja. Namun, tentunya hal itu tidak lantas memberikan privelege, karpet merah kepada individu tertentu,” ujarnya.

Dalam catatan persidangan, terungkap pula bahwa pada April 2024, setelah praktik pengamanan situs judi online dihentikan di lantai 3 kantor Kominfo, para terdakwa menemui Budi Arie di rumah dinasnya di Widya Chandra. Mereka kemudian meminta izin untuk melanjutkan aktivitas ke lantai 8, dan permintaan tersebut disetujui oleh Budi Arie.

Gelombang penolakan dari Tidar di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, Jawa, dan Sumatera, menjadi sinyal kuat bahwa langkah Budi Arie untuk masuk ke Gerindra berpotensi menghadapi resistensi internal jika tidak disertai klarifikasi dan pembuktian integritas pribadi. (*)