Kaltim Raih Penghargaan Nasional, Begini Cara Daerah Ini Tekan Stunting

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Kalimantan Timur meraih penghargaan nasional atas keberhasilan intervensi spesifik penurunan stunting. Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 dan menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat kebijakan gizi serta pemerataan layanan kesehatan masyarakat.

Capaian tersebut menunjukkan efektivitas Kaltim dalam mengimplementasikan 11 intervensi spesifik penanganan stunting, mulai dari pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil hingga penanganan penyakit penyerta yang memengaruhi tumbuh kembang anak.

Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan penghargaan ini menjadi energi baru bagi pemerintah daerah dalam memperluas upaya pencegahan.

“Ini kado spesial untuk HKN ke-61 karena Kaltim mendapatkan penghargaan dalam upaya intervensi spesifik penurunan angka stunting,” ujar Jaya di Samarinda, Sabtu (15/11/2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memastikan pencegahan dilakukan sejak dini. Program ini menyasar seluruh kelompok rentan tanpa melihat apakah mereka sudah mengalami gizi buruk atau tidak.

Sasarannya mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang membutuhkan dukungan nutrisi harian. Pemerintah ingin memastikan status gizi terpenuhi secara merata agar risiko stunting dapat ditekan sebelum muncul.

Selain aspek kesehatan, program MBG juga membantu keluarga mengurangi beban pengeluaran rutin. Kebijakan ini memungkinkan orang tua mengalihkan sebagian anggaran untuk kebutuhan penting lainnya, terutama bagi keluarga dengan daya beli terbatas.

Upaya pengentasan stunting turut diperkuat melalui pembangunan rumah sakit baru dalam program Jospol. Pembangunan fasilitas kesehatan ini dirancang berlangsung hingga 2029 dengan tujuan memperluas akses layanan kesehatan di kabupaten dan kota.

Rumah sakit baru direncanakan hadir di Samarinda dan wilayah hulu, dengan dukungan APBN untuk daerah mahulu. Pemerintah menilai sarana dan prasarana kesehatan yang memadai diperlukan agar pemerataan layanan dapat berjalan optimal. Ia memastikan pembangunan dilakukan bertahap sesuai target jangka panjang provinsi.

“Target lima tahun ini sampai 2030, dan untuk wilayah mahulu sebagian didukung oleh Kemenkes melalui APBN,” kata Jaya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)