Kaltim Gandeng Perusahaan untuk Perkuat Desa Wisata di Tengah Tekanan APBD 2026

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif tetap berjalan pada 2026, meski APBD diperkirakan tertekan cukup besar. Untuk menjaga keberlanjutan program prioritas Jospol, pemerintah menggandeng sejumlah perusahaan sebagai mitra pendamping di tiap kabupaten/kota.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengungkapkan bahwa pola kolaborasi lintas sektor ini menjadi strategi utama setelah pemerintah harus menghadapi penyesuaian anggaran. Melalui kerja sama formal berupa nota kesepahaman, perusahaan ditugaskan mendampingi desa wisata, mendukung promosi destinasi, serta memperkuat sektor ekonomi kreatif.

“Kerja sama dengan perusahaan memastikan setiap desa wisata memiliki pendampingan profesional. Fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, promosi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Ini strategi agar desa wisata terus berkembang dan program Jospol tetap berjalan,” ujar Ririn, Sabtu (15/11/2025).

Dalam skema tersebut, setiap kabupaten/kota dipasangkan dengan perusahaan pengampu. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk pembinaan di Samarinda, PLN Nusantara untuk Balikpapan, Bank Indonesia Balikpapan untuk Penajam Paser Utara, PT Kideco di Paser, PT Indominco di Kutai Kartanegara, PT Bayan Group di Kutai Barat, Bank Kaltimtara di Mahakam Ulu, PT Indexim untuk Kutai Timur, Pupuk Kaltim di Bontang, serta Berau Coal di Kabupaten Berau.

Ririn menjelaskan daftar mitra tersebut bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan maupun kesepakatan dengan pemerintah daerah. Ia menambahkan, penguatan kapasitas masyarakat, pelatihan ekonomi kreatif, serta penyediaan sarana promosi menjadi aspek penting yang dibantu perusahaan pendamping.

“Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi pondasi agar program desa wisata tetap bergerak maju. Sinergi ini memungkinkan desa-desa kecil mendapatkan dukungan profesional, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong pertumbuhan pariwisata di Kaltim,” tambahnya.

Selain pendampingan, Dispar Kaltim juga melakukan pemantauan berkala terhadap desa wisata yang telah masuk dalam program. Setiap daerah ditargetkan meningkatkan status desa wisata mereka—mulai dari kategori berkembang hingga menjadi desa wisata maju.

Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pariwisata, mendorong inovasi lokal, serta memperkuat citra Kaltim sebagai destinasi wisata unggulan. Ririn menegaskan bahwa seluruh pihak harus bergerak bersama agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Program ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Dengan dukungan perusahaan, desa-desa wisata dapat membuka peluang usaha baru, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” tegas Ririn.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)