Pemprov Kaltim–BTN Samarinda Bahas Akselerasi Penyediaan Hunian di Tengah Lonjakan Kebutuhan Perumahan

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Samarinda setelah audiensi yang digelar di Kantor Gubernur, Selasa (18/11/2025). Pertemuan ini berfokus pada percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, seiring meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di berbagai daerah.

Dalam pembahasan tersebut, BTN menyampaikan sejumlah program unggulan seperti BTN Properti, Rumah Murah BTN, Smart Residence, serta aplikasi BALE by BTN sebagai bagian dari layanan digital. Selain menyasar sektor perumahan, dialog turut membahas potensi pembiayaan UMKM, penguatan dana pihak ketiga (DPK), serta peningkatan layanan digital perbankan.

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud mengapresiasi kontribusi BTN, terutama dalam penyediaan hunian selama beberapa dekade terakhir. Namun ia menilai kebutuhan perumahan di Kaltim terus meningkat dan memerlukan langkah yang lebih agresif. “Selama puluhan tahun BTN sudah menyalurkan sekitar 70 ribu unit rumah. Angka ini memberi dampak besar, tetapi kebutuhan kita jauh lebih luas,” ujar Gubernur.

Rudy menekankan bahwa data menunjukkan ribuan keluarga masih menunggu hunian layak, sehingga percepatan pembangunan perlu dilakukan. Ia menyebut situasi ini semakin mendesak dengan perkembangan pesat Ibu Kota Nusantara (IKN). “Pertumbuhan penduduk di sekitar IKN naik pesat. Dunia usaha bertambah, mobilitas meningkat, dan permintaan hunian ikut melompat. Saya ingin BTN mengambil posisi lebih kuat di wilayah strategis seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara,” tegasnya.

Selain kawasan sekitar IKN, Gubernur menyoroti potensi pengembangan hunian di daerah pesisir seperti Berau, Kutai Timur, Paser, Bontang, hingga Balikpapan. Untuk Samarinda, ia menyebut Samarinda Seberang memiliki peluang besar melalui akses tol yang memudahkan pembangunan rumah susun.

Rudy juga menyoroti kebutuhan hunian di kawasan perkebunan yang mencapai 3 juta hektare dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. “Ribuan pekerja tinggal jauh dari pusat kota. Hunian yang layak akan mendorong produktivitas dan menciptakan pemerataan pembangunan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebutuhan tempat tinggal juga menyasar lebih dari 20 ribu ASN dan puluhan ribu PPPK di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pemerintah provinsi, lanjutnya, terus memperluas layanan publik melalui program seperti Gratispol dan Jospol yang turut mendukung proses administrasi terkait sektor perumahan.

Pertemuan ditutup dengan komitmen tindak lanjut antara BTN dan Pemprov Kaltim terkait penyediaan hunian di kawasan sekitar IKN, skema pembiayaan yang lebih mudah diakses masyarakat, serta kerja sama terpadu untuk penguatan program perumahan dan layanan publik di Kaltim.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)