Pemprov Kaltim Genjot Intervensi Khusus, Targetkan Stunting di Bawah Rata-Rata Nasional

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperkuat upaya intervensi untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Benua Etam.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa angka stunting Kaltim masih tinggi, yaitu 22,2 persen. Angka ini turun tipis dari sebelumnya 22,9 persen, namun masih di atas target nasional.

Menurutnya, penanganan stunting harus melibatkan dua intervensi utama, yaitu spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik berfokus pada sektor kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, dan imunisasi.

Sementara intervensi sensitif mencakup akses sanitasi, air bersih, pendidikan, dan perlindungan sosial. Intervensi sensitif ini sangat berkaitan dengan program kerja di tingkat daerah.

Wagub Kaltim juga menyoroti kondisi masyarakat yang tinggal di pesisir sungai yang masih menggunakan air baku tanpa filterisasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan prevalensi stunting.

“Kami berterima kasih kepada tiga kabupaten yaitu Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda yang sudah jauh dalam mengelola. Ketiga kota/kabupaten ini sudah turun,” ujar Seno Aji di Samarinda, Selasa (18/11/2025).

Namun, ia mengingatkan kabupaten lain seperti Kutai Timur dan Balikpapan agar lebih berhati-hati.

Politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa pengukuran stunting saat ini masih fokus pada anak usia 0 hingga 11 bulan. Hal ini dianggap sebagai tindakan pencegahan.

“Yang terpenting adalah intervensi spesifik. Kita bisa melakukan hal ini kalau saya bisa lihat melalui beberapa OPD terkait di daerah masing-masing agar intervensi spesifik ini dilakukan secara masif di daerahnya,” jelasnya.

Pemprov Kaltim pun menargetkan prevalensi stunting turun hingga mendekati atau bahkan di bawah target nasional yaitu 18,8 persen pada akhir 2025 atau awal 2026.

Setiap daerah diwajibkan memiliki peta wilayah prioritas dan peta keluarga berisiko stunting. Data ini harus dimatangkan di masing-masing posko yang akan dibuka.

Langkah ini diperlukan mengingat kasus stunting di Benua Etam, sebutan untuk Kaltim, masih tergolong banyak. Data menunjukkan saat ini terdapat sekitar 39.137 kasus stunting.

Dirinya pun berharap, rakor kali ini dapat menghasilkan keputusan dan langkah konkret yang memperkuat penanganan stunting di tahun 2025 dan 2026.

“Semoga rakor ini dapat menghasilkan suatu keputusan atau langkah yang konkret yang dapat memperkuat kompetensi kita di tahun 2025 dan 2026 ini dan kita bisa memastikan bahwa kegiatan ini berdampak nyata terhadap penurunan prevalensi stunting yang ada di Kalimantan Timur ini,” pungkasnya. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)