![](https://dimensinews.id/wp-content/uploads/2025/09/IMG-20250830-WA0161.jpg")
SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan komitmennya menuju birokrasi yang modern, adaptif, dan berbasis data melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Analisis Jabatan (Anjab) Tahun 2025. Kegiatan yang digelar Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim berlangsung di Aula Olah Bebaya, Rabu (19/11/2025), dan dihadiri perwakilan seluruh perangkat daerah yang menangani penyusunan Anjab dan Analisis Beban Kerja (ABK).
Rakor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sumber daya manusia (SDM) aparatur, sekaligus memastikan pengelolaan jabatan di lingkungan Pemprov Kaltim berjalan akurat dan terukur. Melalui forum ini, setiap perangkat daerah diajak menyelaraskan pemahaman terkait pentingnya data jabatan dalam mendukung reformasi birokrasi.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa analisis jabatan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan kepegawaian dan manajemen organisasi.
“Analisis jabatan ini sangat penting. Inilah awal proses dari rekrutmen, perpindahan pegawai, hingga penyusunan sistem kerja termasuk integrasinya dengan e-SAKIP,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan bahwa kejelasan uraian jabatan, fungsi, serta beban kerja yang terukur berperan besar dalam efektivitas organisasi. Tanpa data yang akurat, pemerintah daerah akan kesulitan merencanakan kebutuhan pegawai, meningkatkan kompetensi aparatur, hingga memastikan distribusi kerja berjalan proporsional.
“Dengan adanya analisis jabatan dan beban kerja, kita bisa memastikan struktur organisasi berjalan efisien, tidak tumpang tindih, dan sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” lanjutnya.
Iwan menekankan bahwa Anjab dan ABK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat transformasi birokrasi menuju layanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel.
Melalui rakor ini, perangkat daerah juga melakukan evaluasi bersama terkait berbagai tantangan dalam penyusunan Anjab/ABK, pembaruan regulasi, penyelarasan data jabatan, hingga integrasi dengan sistem informasi kepegawaian dan kinerja. Forum ini diharapkan mendorong konsistensi dan akurasi data jabatan sebagai fondasi pengembangan sistem kerja di lingkungan Pemprov Kaltim.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)
