Pemprov Kaltim Gerakkan Dana CSR dan Bapak Angkat untuk Intervensi Penanganan Stunting

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa penanganan stunting di daerahnya diperkuat dengan mobilisasi berbagai sumber pendanaan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dana dari pihak lain.

Pernyataan ini disampaikan setelah Rakor Tim Percepatan Penanganan Stunting. Rakor tersebut menjadi wadah penting untuk menyamakan pemahaman dan strategi, terutama karena data dua tahun terakhir menunjukkan kenaikan stunting di Balikpapan dan PPU.

Pemprov Kaltim menyadari bahwa penanganan isu stunting membutuhkan upaya kolektif, termasuk penguatan alokasi dana dan dukungan non-APBD.

“penanganan stunting ini kan selain APBD bisa menggunakan sumber lain. Dengan dana CSR, juga dengan Bapak Angkat. Setiap orang itu bisa menjadi Bapak Asuh atau Bapak Angkat bagi stunting,” jelas Sri Wahyuni saat diwawancarai awak media, Selasa (18/11/2025).

Strategi yang disebut sebagai keroyokan ini diyakini mampu menekan angka stunting secara signifikan. Selain itu, pemerintah juga fokus pada intervensi keluarga risiko stunting, bukan hanya pada kasus yang sudah ada.

Kaltim telah belajar dari keberhasilan Kutai Kartanegara (Kukar) yang berhasil menurunkan angka stunting hingga di bawah nasional. Keberhasilan Kukar didorong oleh komitmen kepala daerah dan sistem data berbasis alamat yang akurat hingga level desa.

Data risiko stunting ini didapat melalui kerja sama (MoU) dengan BKKBN. Pemetaan ini penting karena risiko stunting tidak hanya dipicu oleh kemiskinan, tetapi juga faktor pola asuh dan pola makan (habit).

Rincian data tersebut memungkinkan program intervensi sektoral dapat disalurkan secara tepat sasaran, tidak lagi parsial. Hal ini memastikan setiap rupiah dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menyiapkan alokasi khusus berupa bantuan keuangan (bankeu) spesifik pada tahun ini. Bantuan ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik setiap kabupaten dan kota.

Meskipun demikian, Sekda Kaltim mengakui bahwa kapasitas bankeu untuk tahun depan akan terbatas akibat adanya penyesuaian dan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

“Tadi kita sampaikan mengapa kita perlu rakor, ini kan menjadi ruang untuk pemahaman bersama ya, terkait dengan bagaimana penanganan stunting itu harusnya dilakukan, bagaimana data-data itu harus disiapkan,” ujarnya.

Sri Wahyuni optimis, dengan penggunaan dana yang akuntabel, dukungan CSR, program Bapak Angkat, dan bankeu spesifik, target penurunan stunting dapat tercapai.

“Kalau program ini kita keroyokan, mudah-mudahan ini tetap bisa menurunkan angka stunting,” tukasnya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)