Dinsos Kaltim Perkuat Pemberdayaan Ekonomi untuk Dukung Gratispol dan Jospol

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi, sejalan dengan prioritas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam implementasi Gratispol dan Jospol. Fokus utama diarahkan pada penguatan kemandirian warga miskin dan kelompok rentan agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi mampu membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa salah satu program strategis yang dijalankan adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang menjadi komponen penting dalam Jospol. Program ini bertujuan membangun semangat usaha masyarakat dengan memberikan dukungan agar mereka dapat merintis dan mengembangkan usaha mandiri.

“Tujuan kami adalah memastikan usaha yang dirintis masyarakat dapat berkembang hingga menjadi sumber pendapatan tetap. Dengan demikian, mereka mampu keluar dari kondisi kemiskinan dan tidak lagi bergantung pada bantuan,” ujar Andi kepada awak media belum lama ini.

Untuk tahun 2025, Dinas Sosial menargetkan sebanyak 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 10 kabupaten/kota, atau sekitar 150 KPM di setiap daerah. Sejumlah wilayah seperti Kutai Barat, Bontang, dan Penajam Paser Utara telah menerima penyaluran bantuan, sementara Kutai Kartanegara dijadwalkan mendapat distribusi dalam waktu dekat.

“Daerah lainnya akan mendapatkan giliran sesuai jadwal yang telah kami susun,” tambahnya.

Selain memperkuat Jospol melalui pemberdayaan ekonomi, Dinas Sosial juga menjalankan peran penting dalam mendukung Gratispol. Hal ini terutama terkait pendataan, verifikasi, dan pembaruan data warga miskin serta kelompok rentan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dengan integrasi UEP, pembaruan data sosial yang lebih akurat, dan kolaborasi antarinstansi, Dinsos menegaskan komitmennya mendukung visi gubernur untuk menciptakan Kalimantan Timur yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.

Andi menerangkan bahwa ketersediaan data sosial yang mutakhir menjadi fondasi krusial untuk memastikan program bantuan dapat berjalan efektif.

“Program Gratispol bersifat universal dan dapat diakses seluruh masyarakat Kaltim. Namun demikian, kami tetap memastikan bahwa data warga miskin diperbarui secara berkala sehingga siap digunakan untuk berbagai program afirmatif, termasuk bantuan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” jelasnya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)