Pemprov Kaltim Minta Mahasiswa Segera Isi GASPOL untuk Percepatan Penyaluran UKT Gratispol

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempercepat proses pendataan mahasiswa calon penerima bantuan UKT Gratispol menjelang penutupan tahun anggaran. Pemerintah menekankan pentingnya pengisian link pendataan GASPOL (Gerakan Ambil dan Sumbang Pendidikan Optimal) sebagai syarat utama pencairan sisa bantuan.

Biro Kesra mengimbau seluruh perguruan tinggi di Kaltim untuk segera mendorong mahasiswanya melengkapi data. Tanpa pengisian GASPOL, ribuan mahasiswa terancam tertunda menerima haknya, sementara proses verifikasi tidak dapat dilanjutkan.

Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa realisasi anggaran bantuan UKT telah berjalan, namun masih terdapat sekitar 20 persen anggaran yang belum tersalurkan karena mahasiswa belum mengisi data pendataan. “Untuk yang 20 persen ini harapan kami kan yang bersangkutan nih para mahasiswa yang merasa belum mengisi link gaspol segera,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah merealisasikan Rp44,15 miliar untuk gelombang pertama bantuan UKT. Meski demikian, masih banyak mahasiswa yang belum merespons pendataan, sehingga pengiriman data untuk pemadanan belum optimal. Saat ini, sekitar Rp20 miliar anggaran UKT Gratispol masih menunggu calon penerima yang valid.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran, mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika sejumlah mahasiswa baru terlambat mengisi data dan kehilangan kesempatan setelah kuota anggaran habis. Pemerintah menilai respons cepat menjadi kunci agar hak mahasiswa tidak terlewat.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim memproyeksikan kebutuhan anggaran lebih besar, yakni sekitar Rp1,4 triliun yang direncanakan untuk 124.000 mahasiswa. Alokasi ini menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi di daerah.

Dasmiah menegaskan bahwa pengisian GASPOL berfungsi memastikan data mahasiswa benar-benar sesuai kriteria penerima bantuan.

“Karena memang kalau tidak dipadankan banyak sekali data-data yang ternyata ada yang bukan orang Kaltim atau mendapatkan beasiswa lain,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa dana akan ditarik kembali apabila ditemukan penerima yang tidak memenuhi syarat.

Dengan peran aktif perguruan tinggi sebagai penghubung terdekat bagi mahasiswa, pemerintah berharap pendataan dapat terselesaikan tepat waktu. Perguruan tinggi diminta membantu menjelaskan mekanisme pengisian GASPOL agar tidak ada mahasiswa yang tertinggal.

“Jadi kami adalah sistemnya sebagai preventif untuk mencegah kesalahan administrasi di kemudian hari,” pungkasnya.

Melalui percepatan pendataan dan dukungan kampus, Pemprov Kaltim menargetkan seluruh bantuan UKT tersalurkan tepat sasaran sebelum tahun anggaran berakhir.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)