BRIDA Kaltim Tegaskan Pentingnya Kebijakan Berbasis Riset untuk Perkuat Perencanaan Daerah

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah daerah berjalan berdasarkan riset, data, dan bukti ilmiah. Hal itu disampaikan Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, saat menjelaskan peran lembaganya dalam proses evaluasi kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltim.

Fitriansyah menyebut bahwa setiap kebijakan perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum masuk pada tahapan evaluasi. Proses ini, kata dia, harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak akhir kebijakan tersebut.

“Evaluasi itu tidak bisa dilakukan saat kebijakan baru dimulai. Kita perlu melihat dulu perjalanannya. Biasanya baru bisa dievaluasi tahun berikutnya, mulai dari penggunaan anggaran, output, outcome, hingga impact-nya,” jelasnya saat diwawancarai awak media, Senin (24/11/2025).

Untuk mendukung proses tersebut, BRIDA telah menyiapkan tim yang terdiri dari periset, peneliti, dan analis kebijakan. Mereka akan bertugas melakukan kajian lengkap pada berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk yang berada di masing-masing perangkat daerah.

“Semua kebijakan bisa dievaluasi, bukan hanya satu program tertentu. Pelaksanaan kebijakan di perangkat daerah juga menjadi bagian dari fokus kami,” tambah Fitriansyah.

Ia menegaskan bahwa arah kebijakan Pemprov Kaltim ke depan harus berbasis riset. Pendekatan ini sejalan dengan arahan BRIN dan Kementerian Dalam Negeri yang mendorong penerapan science and evidence-based policy dalam setiap langkah pemerintahan.

BRIDA juga memastikan pendekatan berbasis riset ini akan menjadi dasar bagi Bappeda dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil pemerintah provinsi tidak hanya relevan, tetapi juga akurat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Setiap kebijakan hendaknya berbasis bukti, berbasis data, dan berbasis science. Di sinilah peran periset dan analis kebijakan untuk memberikan rekomendasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya. (ADV/DISKOMINFO KALTIM)