Pemprov Kaltim Perkuat Intervensi Terpadu untuk Tekan Stunting yang Masih 22,2 Persen

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Prevalensi stunting Kalimantan Timur yang masih berada di angka 22,2 persen pada 2024 kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi. Angka tersebut dinilai masih jauh dari standar WHO, sehingga dibutuhkan langkah percepatan dan intervensi yang lebih terarah.

Dalam Dialog Publika bertema “Penguatan Intervensi Penanganan Stunting di Kaltim” di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (24/11/2025), Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan perlunya upaya serius untuk menurunkan prevalensi dalam waktu satu tahun.

“Kaltim 22,2 persen di tahun 2024, artinya perlu penanganan serius sehingga setidaknya prevalensi stunting di tahun depan bisa turun signifikan dalam setahun,” tegas Seno Aji.

Menurut Seno, intervensi terpadu antara Pemprov dan kabupaten/kota menjadi fondasi utama untuk mengejar penurunan angka stunting. Fokus diarahkan pada seribu hari pertama kehidupan, khususnya ibu hamil serta anak usia 0–11 bulan yang termasuk kelompok paling rentan.

Intervensi yang dijalankan Pemprov Kaltim mencakup deteksi dini bagi ibu hamil untuk mengidentifikasi risiko stunting, terutama pada mereka yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Selain itu, pemerintah menyalurkan makanan tambahan, vitamin, dan bantuan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan serta DP3A kepada ibu hamil dan menyusui. Pola edukasi juga diperkuat dengan mengadopsi model edukasi yang dinilai berhasil di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang.

Pemprov Kaltim turut menggelar rapat koordinasi rutin dengan seluruh kabupaten/kota untuk memantau capaian penurunan stunting setiap bulan serta mengevaluasi kinerja Posyandu secara berkala.

Meski alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami pemangkasan, Pemprov memastikan bahwa penanganan stunting tetap menjadi prioritas dalam RPJMD. Anggaran APBD dialokasikan secara bertahap untuk memperkuat program penurunan stunting.

Dialog ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Bangda Kemendagri Chaerul Dwi Sapta, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kukar dr. Leni Astuti, serta Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, Prof. Iwan M. Ramdan.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)