Pemprov Kaltim Perkuat Upaya Lindungi Perempuan dari Kekerasan Digital

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti maraknya kekerasan digital yang kini menjadi ancaman serius bagi perempuan. Fenomena ini tak lagi sekadar masalah teknis, melainkan persoalan yang mampu merusak mental, menurunkan rasa aman, merendahkan martabat, hingga menghambat produktivitas perempuan di ruang publik maupun privat.

Beragam bentuk kekerasan digital terus muncul, mulai dari perundungan daring, penyebaran data pribadi, pelecehan seksual berbasis elektronik, manipulasi foto atau video, hingga tekanan psikologis melalui platform digital. Ancaman tersebut menjadi perhatian utama dalam Seminar Anti Kekerasan yang digelar di Kantor Inspektorat Kaltim, Selasa (25/11/2025).

“Di era teknologi, kita harus memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman, sehat, dan mendidik, bukan arena yang menjerumuskan atau melukai,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, HM Syirajudin.

Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan merupakan fondasi penting bagi ketahanan keluarga, kesehatan masyarakat, dan kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut Syirajudin, terus memperkuat langkah pencegahan melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan literasi digital bagi perempuan dan remaja, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, penguatan layanan pengaduan, serta pendampingan bagi korban.

“Karena itu, seminar hari ini sangat penting. Melalui dialog, edukasi, dan berbagi pengalaman, kita dapat membangun kesadaran bersama untuk menghentikan segala bentuk kekerasan, khususnya yang menyasar perempuan dan anak perempuan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, turut menyoroti bahwa perempuan menjadi kelompok yang rentan terdampak seiring meningkatnya penggunaan gawai dan media sosial.

“Sebagian besar pengguna media sosial adalah perempuan, sehingga perlu diberikan pemahaman atau literasi agar lebih bijak dalam menggunakan gadget,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan ruang digital harus diiringi pemahaman mendalam terkait risiko yang mungkin muncul, termasuk potensi kekerasan berbasis digital. Dalam seminar tersebut juga disampaikan perspektif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dibuka ruang dialog antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat.

Kegiatan yang dihadiri peserta dari perangkat daerah serta organisasi perempuan di Kaltim ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan berpihak kepada perempuan.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)