Sebagai Mitra Pemerintah, PGRI Kaltim Harap Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas Utama

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Usai memperingati Hari Guru Nasional 2025, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Timur (Kaltim), Yonathan Palinggi, menegaskan kembali peran strategis guru sebagai motor penggerak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

PGRI Kaltim, yang memposisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah, menyoroti pentingnya perhatian serius terhadap kesejahteraan dan perlindungan profesi guru, terutama dalam menyongsong program ambisius Indonesia Emas 2045 dan menjadikan Kaltim sebagai barometer pendidikan nasional.

Dalam keterangannya, Yonathan Palinggi menekankan bahwa jika ingin memiliki generasi yang cerdas dan unggul, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah merawat dan menyentuh para guru.

Perawatan ini mencakup tiga aspek krusial: peningkatan strata pendidikan, pengembangan kompetensi, dan yang paling mendasar adalah kesejahteraan.

“Sering saya ngomong di berbagai tempat, saya menyatakan bahwa kalau ingin anak pintar, ingin anak cerdas, maka yang dirawat pertama, yang disentuh pertama itu adalah guru-guru. Baik itu strata pendidikannya maupun kompetensinya, apalagi yang menyangkut kesejahteraannya,” ujar Palinggi.

Ia menegaskan, semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat, harus memberikan perhatian penuh terhadap profesi ini, khususnya terkait isu insentif, tunjangan, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), terutama bagi guru honorer.

PGRI juga mengambil langkah konkret untuk melindungi para anggotanya dari berbagai gangguan saat menjalankan tugas. Organisasi ini telah menyiapkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).

LKBH bertugas menangani segala permasalahan hukum yang dialami guru, dengan harapan mereka dapat melaksanakan profesi tanpa terganggu.

Kasus-kasus guru yang dilaporkan polisi karena ‘mencubit’ atau mendisiplinkan murid telah menjadi isu nasional. Menanggapi hal ini, Palinggi menjelaskan bahwa PGRI telah memiliki Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kapolri yang turunannya berlaku hingga level Polda, Polres, bahkan Polsek.

“Kalau ada guru yang bermasalah, tidak langsung di-BAP. Kalau bisa, di internal PGRI diselesaikan dulu lewat LKBH,” jelasnya.

PGRI juga memiliki Dewan Kehormatan Guru (DKG) sebagai mekanisme internal untuk penanganan masalah etika profesi. Ia mencontohkan keberhasilan perjuangan PGRI dalam merehabilitasi nama baik dua guru di Luwuk yang sempat bermasalah, bahkan hingga difasilitasi bertemu langsung dan direhabilitasi oleh Presiden RI.

Menyambung program Indonesia Emas 2045, Yonathan Palinggi melihat profesi guru di Kaltim memiliki peran yang sangat vital. Apalagi, Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu mencanangkan visi bahwa Kaltim akan menjadi barometer pendidikan nasional.

“Kalau menjadi barometer pendidikan nasional, itu berarti kiblat pendidikan kita di Indonesia. Orang Jakarta, orang Sumatera, orang Sulawesi, itu kiblatnya pendidikan di sini,” tegasnya.

Untuk mewujudkan visi ini, PGRI berharap pemerintah terus mempersiapkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan secara matang.

Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Kaltim yang memberikan program sekolah gratis dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya, yang diyakini akan mempercepat pencapaian cita-cita Kaltim sebagai pusat unggulan pendidikan di Indonesia.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)