Validasi Data GratisPol Kesehatan Kaltim Berjalan Ketat, Pemprov Pastikan Akses Tetap Mudah bagi Warga

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperketat validasi data peserta program Jaminan Layanan Kesehatan Gratis (GratisPol) demi memastikan ketepatan sasaran dan menghindari tumpang tindih dengan pembiayaan kabupaten/kota maupun program nasional. Dinas Kesehatan Kaltim menegaskan proses verifikasi dilakukan berlapis di seluruh daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS, menyebut seluruh kabupaten/kota telah menyampaikan data calon peserta, namun sebagian masih menunggu penyelesaian pemeriksaan data.

“Masih ada antrean pendaftaran yang sedang dalam proses validasi. Data yang dikirim kabupaten/kota sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Provinsi, kemudian dikembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan kabupaten kota untuk dipilah apakah masuk GratisPol provinsi atau tetap ditanggung kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menegaskan masyarakat yang belum terdaftar tidak perlu khawatir. Warga bisa langsung mendaftar melalui fasilitas kesehatan terdekat tanpa syarat tambahan.

“Bagi masyarakat yang belum tergabung, jangan khawatir. Kalau belum pernah mendaftar, cukup tunjukkan KTP di puskesmas atau rumah sakit agar petugas bisa mendaftarkan. Bagi peserta sebelumnya yang terhenti karena PHK juga cukup menunjukkan KTP dan menyampaikan bahwa mereka ingin masuk GratisPol, nanti langsung diproses,” tuturnya.

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui loket Dinas Kesehatan Provinsi.

Jaya menjelaskan sejumlah kendala validasi biasanya terjadi karena ketidaksinkronan data antara instansi. Rekonsiliasi rutin dilakukan bersama Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, serta pemerintah daerah, namun beberapa persoalan tetap muncul.

“Sering kali data tidak bisa diakses. Contohnya, data by name by address dari Kementerian Sosial terkait peserta yang keluar dari PBI tidak selalu disertai pemberitahuan. Masyarakat juga tidak melaporkan perubahan status. Ketika sakit baru mengetahui dirinya belum terdaftar. Itu kendala yang sering muncul,” ujarnya.

Ia menambahkan, perluasan cakupan GratisPol berdampak nyata pada peningkatan peserta kapitasi di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

“Setiap peserta baru menambah kapitasi puskesmas atau FKTP. Kalau ada tambahan 100 peserta, berarti bertambah pula kapitasi yang diterima. Itu memberi penguatan bagi layanan dasar masyarakat,” terangnya.

Jaya menegaskan perluasan layanan melalui GratisPol seharusnya tidak diartikan sebagai meningkatnya jumlah warga sakit, melainkan terbukanya akses lebih luas bagi masyarakat.

“Harapannya peningkatan layanan terjadi bukan karena intensitas penyakit yang tinggi, tetapi karena akses jaminan yang semakin baik. Jaminan kesehatan bukan berarti harus sakit dulu. Tujuannya masyarakat lebih tenang dan terlindungi,” tegasnya.

Untuk layanan rujukan, dua rumah sakit tercatat paling banyak melayani peserta GratisPol.

“Yang paling banyak melayani peserta GratisPol adalah RSUD A.W. Sjahranie dan RSUD Kanujoso di Samarinda. Dengan status peserta BPJS aktif, proses administrasi di rumah sakit lebih sederhana tanpa perlu tambahan surat atau penjelasan lain,” jelasnya.

GratisPol menjadi program prioritas Pemprov Kaltim di sektor kesehatan sebagai upaya memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, memperoleh jaminan layanan kesehatan komprehensif tanpa biaya tambahan.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)