Serapan Anggaran Masih Lambat, Sekda Kaltim Ingatkan OPD soal Risiko Sanksi

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama dalam realisasi anggaran menjelang akhir tahun. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa capaian reformasi birokrasi di setiap OPD menunjukkan hasil yang beragam.

“Sebagian mengalami kemajuan, namun tidak sedikit yang masih tertinggal dalam pelaksanaan program maupun penyerapan anggaran,” ujar Sri saat diwawancarai di Samarinda, Senin (1/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa sejumlah pekerjaan sebenarnya telah berjalan, tetapi belum dapat dicatat sebagai realisasi keuangan karena proses administrasi yang belum rampung. Ada juga kegiatan yang sudah memiliki alokasi dana, namun pembayarannya baru bisa dilakukan setelah seluruh regulasi pendukung diterbitkan.

“Contohnya, anggaran untuk BPJS Kesehatan yang sudah disiapkan sejak Maret, namun baru dapat digunakan mulai Juli akibat menunggu kejelasan aturan,” tambahnya.

Menurut Sri Wahyuni, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius, terlebih Pemprov Kaltim menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi bagi OPD berdasarkan kinerja serapan anggaran. OPD dengan capaian di bawah target akan mendapatkan evaluasi khusus dan penilaian tersendiri dalam laporan akhir tahun.

Ia menyebut masih banyak OPD yang berada dalam kategori merah. Salah satu penyebabnya ialah anggaran perubahan baru dapat digunakan mulai November, sehingga waktu eksekusi program relatif sempit. Meski demikian, ia menekankan bahwa situasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengejar target, mengingat sisa waktu hingga akhir Desember masih memungkinkan untuk memperbaiki capaian.

Pemerintah provinsi, kata dia, akan terus memantau perkembangan setiap OPD agar kendala teknis maupun administratif dapat segera diselesaikan. Sri Wahyuni berharap seluruh unit kerja dapat mempercepat proses realisasi tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

“Sehingga capaian anggaran tahun ini bisa lebih optimal dan tidak menyisakan program tertunda di tahun berikutnya,” tukasnya.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)