Kaltim Dorong Penguatan Pembangunan Berkeadilan Gender, Ketimpangan Masih Jadi Tantangan

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pembangunan nasional yang adil tidak dapat dicapai tanpa keseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Karena itu, pembangunan berperspektif gender menjadi strategi penting agar setiap kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat yang setara bagi seluruh warga. Prinsip ini menuntut agar seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan—dilandasi perspektif gender yang kuat.

Tekanan terhadap pentingnya perspektif gender semakin menguat ketika melihat komposisi penduduk Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS semester I 2025, jumlah penduduk Kaltim mencapai 4.161.756 jiwa, terdiri dari 2.167.946 laki-laki dan 2.003.810 perempuan. Namun, berbagai indeks pembangunan menunjukkan ketimpangan masih nyata.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DPPA Kaltim, Fahmi Rozano, mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim masih berada di peringkat 35 dari 38 provinsi, sejajar dengan provinsi-provinsi di Papua. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menempatkan Kaltim di peringkat 17 se-Indonesia, dengan posisi pada 2024 masih berada di bawah rata-rata nasional.

“Padahal secara prinsip, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun sektor pembangunan lainnya,” ujarnya dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG bertema Mewujudkan Pembangunan Berkeadilan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran, yang digelar di Inspektorat Kaltim, Rabu (3/12/2025).

Data 2024 menunjukkan bahwa nilai IKG Kaltim justru berada di atas rata-rata nasional, kondisi yang mengindikasikan ketimpangan gender masih tinggi. Tantangan terbesar masih muncul di sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesempatan kerja, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tingkat strategis.

Meski demikian, Fahmi menyoroti capaian positif: keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural eselon I, II, dan III di lingkungan pemerintah telah mencapai 63 persen. Menurutnya, angka ini menegaskan bahwa perempuan diberi ruang lebih luas untuk berkontribusi dalam birokrasi dan kebijakan publik.

Keberhasilan pembangunan gender, kata Fahmi, sangat bergantung pada penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Namun efektivitasnya hanya dapat dicapai apabila setiap perangkat daerah memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya secara tepat.

“Bapak dan Ibu adalah aktor utama. Setiap perangkat daerah harus mampu mengidentifikasi isu gender, memasukkan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam dokumen perencanaan, mengalokasikan anggaran secara adil, hingga memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata,” tegasnya.

Ia menambahkan, penerapan PPRG bukan menambah program baru, melainkan memperbaiki cara merencanakan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah perangkat daerah dengan menghadirkan narasumber dari BPSDM Kaltim.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)