Pemprov Kaltim Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Pencegahan TPPO

SAMARINDA, DIMENSINEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor untuk menghadapi meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di daerah. Penanganan kejahatan yang kian kompleks ini dinilai tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, sehingga membutuhkan sinergi terpadu seluruh pemangku kepentingan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DKP3A Kaltim, Hj. Junainah, pada Rapat Koordinasi Pencegahan TPPO yang berlangsung di Hotel Puri Senyiur, Kamis (4/12/25). Ia menilai pola eksploitasi yang berkembang belakangan memperlihatkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan.

“Eksploitasi itu termasuk tindakan kejahatan. Bentuknya antara lain perbudakan seksual yang saat ini marak terjadi, mulai dari anak-anak hingga remaja,” ungkapnya.

Junainah menambahkan, praktik TPPO tidak hanya berkaitan dengan perbudakan seksual, tetapi juga pekerja paksa, perbudakan domestik, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Modusnya dapat terjadi lintas negara maupun dalam negeri, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif.

Ia menjelaskan bahwa DKP3A, sebagai bagian dari Gugus Tugas TPPO Provinsi Kaltim, terus mendorong kolaborasi aktif antarperangkat daerah agar langkah pencegahan bisa berjalan lebih efektif.

“Tentu ini menjadi tantangan kita bersama. Saat ini DKP3A yang juga tergabung dalam Gugus Tugas TPPO tingkat provinsi mengajak seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu tim untuk mencegah kejahatan ini,” tegasnya.

Rapat koordinasi turut dihadiri perangkat daerah se-Kaltim, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Polda Kaltim. Pemerintah daerah berharap penguatan sinergi lintas sektor ini dapat membangun sistem perlindungan yang lebih kokoh, sehingga Kaltim mampu mencegah tindak perdagangan orang secara lebih efektif dan berkelanjutan.(ADV/DISKOMINFO KALTIM)