Pemkab Berau Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Puncak Musim Hujan 2025–2026

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyatakan kesiapan penuh untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah selama puncak musim hujan akhir 2025 hingga awal 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan setelah Pemkab Berau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi yang digelar secara nasional melalui konferensi video, di Ruang Teleconference Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Senin (29/12/2025).

Bupati Berau diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Berau, M. Hendratno. Turut hadir mendampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Warji, Kepala BPBD Mashyadi Muhdi, Kadis Kominfo Berau Didi Rahmadi, Kepala DPMK Tentrem Rahayu dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Berau.

Rakor nasional yang dibuka oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) BNPB, Dr. Abdul Muhari, ini diikuti oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam paparannya menekankan pentingnya:

Kesiapsiagaan dini dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Fokus pada penguatan sistem peringatan dini.

Kesiapan sumber daya dan logistik, dengan perlindungan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memaparkan bahwa selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026, curah hujan tinggi hingga sangat tinggi (300–500 milimeter per bulan) diprakirakan terjadi di banyak wilayah, termasuk Kalimantan yang sebagian besar memiliki musim hujan sepanjang tahun.

Khusus untuk Januari 2026, wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan sangat tinggi (lebih dari 500 milimeter per bulan) meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan.

Kepala BNPB juga mencatat, hingga 24 Desember 2025, sebanyak 3.176 kejadian bencana telah terjadi di Indonesia, dengan dominasi bencana hidrometeorologi sebesar 99,02 persen, meliputi banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan.

Komitmen dan Tindak Lanjut Pemkab Berau

BNPB menekankan peran strategis pemerintah daerah, termasuk kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penanggulangan bencana, menyiapkan dan melatih rencana kontinjensi, serta memastikan kesiapan logistik dan anggaran.

Menanggapi arahan tersebut, Asisten I Setda Berau, M. Hendratno, menyampaikan komitmen Pemkab Berau. “Pemkab Berau siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mengoptimalkan peran BPBD bersama perangkat daerah terkait dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Berau,” tegas Hendratno.

Ia juga menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah siaga, melakukan langkah-langkah preventif, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cepat dan akurat demi meminimalkan risiko dan dampak bencana.

Dengan partisipasi aktif dalam rakor ini, Pemkab Berau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan guna melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman bencana alam.

(wnf/hel)