Program SR Gratis Inpres Batal, 6.500 Warga Berau Kecewa.Kegagalan Anggaran Pempus Tidak Turun

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS– Program Sambungan Rumah (SR) air minum gratis melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 dipastikan gagal terealisasi di Kabupaten Berau. Akibatnya, sekitar 6.500 warga yang telah mendaftar menyatakan kekecewaannya dan menuding Perumda Air Minum Batiwakkal hanya memberikan janji kosong.

Kepala Bidang Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal, Rudy Hartono, mengonfirmasi bahwa kegagalan ini disebabkan oleh tidak turunnya anggaran dari pemerintah pusat. Padahal, sejak akhir 2023, pihaknya telah melakukan pendataan masif hingga tingkat RT.

“Hingga pendaftaran ditutup pada Januari 2024, tercatat ada 6.500 warga yang mengajukan permohonan. Bahkan pada Februari 2024, tim Kementerian PUPR sudah turun langsung ke Berau untuk melakukan verifikasi lapangan,” ujar Rudy, baru baru ini.

Usulan Terbanyak di Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Perumda Batiwakkal mengusulkan lebih dari 6.000 sambungan rumah. Jumlah ini menempatkan Kabupaten Berau sebagai salah satu daerah dengan usulan program Inpres terbanyak di wilayah Kalimantan Timur.

Namun, target realisasi yang semula dijadwalkan pada pertengahan 2024 terus mengalami penundaan. Kepastian pahit baru diterima pada September 2024, saat pemerintah pusat menyatakan pendanaan untuk program tersebut tidak tersedia, sehingga seluruh usulan dinyatakan gugur.

Perumda Bantah Tebar Harapan Palsu

Kegagalan ini berdampak signifikan pada kredibilitas Perumda Batiwakkal di mata masyarakat. Rudy menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat dan bukan pencetus program tersebut.

“Sekitar 6.500 warga sudah terdata, tetapi akhirnya kami yang dianggap memberi harapan palsu. Kami perlu tegaskan bahwa ini adalah program resmi dari pusat (Inpres), bukan program internal daerah,” jelasnya.

Rudy menambahkan, pihak Perumda juga mengalami kerugian materiil akibat pembatalan sepihak ini. Biaya operasional lapangan dan pengadaan materai untuk administrasi 6.500 pendaftar sepenuhnya ditanggung perusahaan. “Hanya untuk materai saja, kami sudah mengeluarkan puluhan juta rupiah, belum termasuk biaya teknis lainnya,” imbuhnya.

Solusi Alternatif: Pemasangan Reguler Bisa Dicicil

Hingga saat ini, Perumda Batiwakkal mengaku belum mendapatkan penjelasan mendalam dari pemerintah pusat mengenai alasan pembatalan program tersebut.

Sebagai langkah solusi bagi warga yang sangat membutuhkan akses air bersih, Perumda Batiwakkal menawarkan program sambungan reguler dengan skema keringanan. Warga diberikan opsi untuk membayar biaya pasang baru secara bertahap atau dicicil hingga 12 kali.

(ton/hel)