Kikis Kesenjangan di Berau, Saatnya Anggaran Daerah Tak Lagi ‘Buta’ Gender

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Selama ini, anggaran daerah seringkali dianggap sebagai deretan angka yang netral. Namun, Pemerintah Kabupaten Berau ingin melangkah lebih jauh dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan secara adil.

Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Pemkab Berau resmi memulai langkah strategis untuk menghapus “kebutaan” gender dalam perencanaan pembangunan. Sebanyak 120 aparatur dari 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau sejak Senin (26/1/2026) untuk mempertajam instrumen anggaran yang lebih peka dan responsif.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini bukan sekadar pelatihan rutin. Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah, menegaskan bahwa ini adalah upaya ketiga kalinya setelah tahun 2019 dan 2021 untuk memastikan Pengarusutamaan Gender (PUG) benar-benar mendarat dalam kebijakan nyata, bukan sekadar dokumen di atas kertas.

“Kita ingin memastikan focal point di setiap OPD memiliki kapasitas teknis untuk menyusun dokumen seperti GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). Ini adalah instrumen agar perencanaan pembangunan tidak lagi mengabaikan kebutuhan salah satu gender,” ujar Rabiatul.

Ia tak menampik bahwa tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga pola pikir. Kurangnya pemahaman mendalam mengenai isu gender dan masih kuatnya stereotip sosial di masyarakat menjadi tembok yang harus ditembus. Tak hanya di lingkungan birokrasi, Rabiatul juga menyoroti peran penting media dalam mengawal isu ini.

“Masih ada keterbatasan pemahaman terhadap konsep gender, termasuk di kalangan jurnalis. Kolaborasi rutin antara pemerintah dan media sangat diperlukan untuk mengangkat isu ini secara berkelanjutan, agar pemberitaan tentang perempuan dan anak tidak lagi terjebak pada stereotip lama,” tambahnya.

Melalui bimbingan teknis yang intensif ini, 45 OPD di Berau diharapkan mampu menyusun program yang lebih inklusif. Dengan begitu, visi Kabupaten Berau untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan pembangunan bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

(ton/hel)