APBD Berau Anjlok ke Rp2,2 Triliun, Komisi III DPRD Desak DPUPR “Jemput Bola” ke Pusat

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Penurunan drastis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dari Rp7 triliun menjadi Rp2,2 triliun memicu alarm bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Menanggapi kondisi kritis ini, Komisi III DPRD Berau mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk lebih agresif melobi anggaran ke pemerintah pusat dan provinsi.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, menegaskan bahwa keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan mandeknya pembangunan jalan. Ia mengingatkan bahwa pada masa lampau, pembangunan tetap bisa masif meski anggaran daerah berada di angka rendah, berkat inisiatif lobi yang kuat.

“Kita tidak boleh terbuai dengan angka Rp7 triliun yang dulu. Sekarang dengan Rp2,2 triliun, kuncinya adalah inisiatif. DPUPR harus berani melakukan lobi-lobi ke Kementerian PUPR maupun PUPR Provinsi untuk mendapatkan bantuan anggaran,” tegas Saga, Selasa (27/1/2026).

Sinergi Teknis yang Melempem

Saga menyayangkan kurangnya sinergi teknis antara eksekutif dan legislatif saat berupaya menarik dana pusat. Selama ini, anggota dewan sering kali berjuang sendirian saat melakukan kunjungan kerja ke kementerian tanpa didampingi tim teknis dari dinas terkait.

“Kami sering turun ke kementerian, namun saat berhadapan dengan detail masalah teknis, kami kesulitan menjelaskan karena itu bukan kapasitas kami. Sayangnya, setiap kali diminta mendampingi, pihak DPUPR sering kali beralasan ada agenda lain,” ungkapnya.

Menurut Saga, kehadiran tim teknis sangat krusial agar usulan pembangunan jalan di Berau memiliki argumen yang kuat dan meyakinkan di tingkat nasional.

Kejar Dana Alokasi Khusus (DAK)

Mengingat beberapa ruas jalan di Berau merupakan kewenangan pusat dan provinsi, proaktifnya DPUPR dalam menjemput anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau program strategis lainnya menjadi harapan utama.

Saga berharap ke depan ada komitmen yang lebih solid dari DPUPR untuk berjalan beriringan dengan DPRD. Sinergi ini dianggap sebagai “satu-satunya jalan” agar ritme pembangunan di Bumi Batiwakkal tetap terjaga meskipun daerah sedang dilanda krisis anggaran.

(hel)