Anggaran Tergerus Sentralisasi, Pemkab Berau Putar Otak Sinkronkan Program 2027

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten Berau kini tengah menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan ketersediaan anggaran. Hal ini terungkap dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Kantor Bapelitbang, Selasa (27/1/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, blak-blakan mengenai kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan revisi besar-besaran terhadap program kerja yang sebelumnya telah disusun rapi.

“Kita punya harapan besar untuk membangun Berau secara cepat dengan akselerasi tinggi. Namun, realitanya kita dihadapkan pada persoalan yang sangat signifikan, yakni pengurangan TKD,” ujar Said di hadapan para kepala OPD dan pemangku kepentingan yang hadir secara daring maupun luring.

Said menjelaskan bahwa keterbatasan ruang gerak daerah diperparah dengan banyaknya kewenangan yang kini bersifat sentralistik. Pemerintah daerah kini memikul beban berat untuk membiayai program strategis nasional yang mandatinya datang dari pusat.

Ia mencontohkan beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih. Meski merupakan program nasional, porsi pembiayaannya justru banyak dibebankan kepada kantong daerah.

“Terus terang, kita masih sangat terbebani. Mulai dari inventarisasi aset, aksesibilitas lahan, hingga pematangan lokasi, semua jadi tanggung jawab daerah. Bahkan beban ini merembet hingga ke tingkat kelurahan dan kampung,” tuturnya.

Strategi Sinkronisasi dan Skala Prioritas

Dampaknya, banyak program yang seharusnya berjalan di tahun 2026 terpaksa digeser ke tahun 2027. Untuk menyiasati hal ini, Pemkab Berau menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi-misi Kepala Negara, Gubernur, hingga Bupati.

Said meminta seluruh perangkat daerah untuk tidak “jalan sendiri-sendiri” dan tetap fokus pada program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.

“Kalau dana diberikan dalam porsi besar, mungkin tidak masalah. Tapi persoalannya, anggaran ditahan di pusat sehingga ruang gerak kita terbatas. Ini PR besar yang harus kita selesaikan bertahap agar tujuan akhir, yaitu kesejahteraan masyarakat, tetap tercapai,” pungkasnya.

(ton/hel)