Menakar Wajah Berau 2027 di Tengah Jepitan Fiskal dan Beban Pusat

KABUPATEN Berau tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Dalam rangkaian Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar Selasa (27/1/2026), terungkap sebuah potret besar: ambisi pembangunan Bumi Batiwakkal sedang diuji oleh keterbatasan anggaran yang kian menyempit.

Terdapat benang merah yang menghubungkan pernyataan Sekretaris Daerah, Bapelitbang, hingga KPU Berau, yakni adanya tantangan “Ketahanan Fiskal” di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

1. Dilema “Pusat Menentukan, Daerah Membayar”
Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menyoroti fenomena sentralistik yang kian membebani daerah. Kebijakan pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih menjadi “pedang bermata dua”. Di satu sisi program ini pro-rakyat, namun di sisi lain, porsi pembiayaan aset dan infrastrukturnya justru dibebankan pada APBD.

Kondisi ini diperparah dengan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sangat signifikan. Efek domino pun terjadi: program-program visi-misi kepala daerah yang sudah disusun terpaksa direvisi atau ditunda pelaksanaannya ke tahun 2027.

2. Raport Merah SDM: Stunting dan Pengangguran Menghantui
Di tengah keterbatasan dana tersebut, Bapelitbang Berau memaparkan fakta pahit mengenai kondisi sosial masyarakat. Kepala Bapelitbang, Endah Ernany, mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berau (77,17%) masih belum mampu melampaui rata-rata Provinsi Kaltim (78,79%).

Yang paling mengkhawatirkan adalah kenaikan angka prevalensi stunting menjadi 23,4% pada 2024 serta angka pengangguran terbuka yang masih di level 5,15%. Masalah ini menjadi kontradiksi bagi Berau yang kaya akan sumber daya alam. Dengan anggaran yang terbatas, Pemkab Berau dituntut melakukan “akrobat” kebijakan agar sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapat porsi maksimal.

3. Bayang-Bayang Krisis Demokrasi 2027
Tantangan fiskal ini rupanya merembet hingga ke ranah demokrasi. KPU Berau memberikan peringatan dini mengenai nihilnya anggaran operasional untuk tahun 2026. Padahal, persiapan Pemilu 2027 sudah harus dimulai di penghujung tahun tersebut.
Ketua KPU Berau, Budi Harianto, mengeluhkan pemangkasan anggaran yang drastis serta fasilitas kantor yang dianggap tidak lagi layak. Jika pemerintah daerah tidak segera memberikan intervensi finansial dan infrastruktur, persiapan pesta demokrasi di Berau terancam berjalan dengan “napas yang tersengal”.

Sinkronisasi Adalah Kunci
Menghadapi tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Berau tidak lagi bisa hanya mengandalkan “optimisme angka”. Kuncinya terletak pada tiga hal:
• Efisiensi Ketat: Mengalihkan anggaran dari kegiatan seremonial ke program strategis (Stunting & Kemiskinan).
• Sinkronisasi Vertikal: Memastikan program pusat yang membebani daerah mendapatkan kompensasi atau dukungan dari anggaran provinsi/pusat.

• Skala Prioritas Mutlak: Memastikan lembaga penyelenggara seperti KPU mendapatkan dukungan dasar demi stabilitas politik daerah.
Kabupaten Berau kini dituntut untuk membuktikan bahwa dengan dana yang terbatas, pembangunan tetap bisa melaju kencang melalui tata kelola yang cerdas dan tepat sasaran.

(Catatan Helda Mildiana)