Tindak Lanjuti Temuan BPK, DPRD Berau Desak Sinergi Lintas OPD Benahi Sektor Pariwisata

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Sektor pariwisata yang menjadi motor penggerak ekonomi Kabupaten Berau kini tengah berada di bawah sorotan tajam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau secara tegas mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melakukan pembenahan besar-besaran terhadap pengelolaan pembangunan kepariwisataan daerah.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim untuk periode tahun anggaran 2023 hingga Semester I tahun 2025.

Pariwisata Berau dalam Radar BPK

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengungkapkan bahwa BPK memberikan atensi khusus pada performa sektor pariwisata Berau. Meski menyandang status sebagai program unggulan, masih ditemukan sejumlah celah yang harus segera ditambal.

“Dari penilaian kinerja yang dilakukan BPK, pengelolaan pembangunan kepariwisataan di Berau menjadi poin yang sangat disoroti. Ini adalah alarm bagi kita semua karena pariwisata adalah wajah sekaligus potensi terbesar daerah kita,” ujar Subroto.

Soroti Infrastruktur hingga Masalah Blank Spot

Dalam rapat tersebut, Subroto membedah sejumlah catatan krusial dari BPK yang melibatkan peran berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setidaknya ada tiga poin utama yang mendesak untuk dibenahi:

Aksesibilitas (DPUPR): BPK menekankan perlunya peningkatan kualitas jalan menuju destinasi wisata. Jalan tidak hanya harus mulus, tetapi juga memiliki lebar yang memadai sesuai standar kenyamanan wisatawan.

Konektivitas Digital (Diskominfo): Minimnya sinyal komunikasi di area wisata masih menjadi keluhan utama. “Banyak daerah wisata yang masih blank spot. Kami harap ini segera diatasi agar wisatawan bisa menikmati fasilitas lengkap, termasuk jaringan internet,” tegas Subroto.

Keselamatan Perjalanan (Dishub): Kelengkapan rambu lalu lintas di jalur wisata menjadi catatan penting guna menjamin keamanan dan kenyamanan para pelancong.

Subroto menekankan bahwa urusan pariwisata bukan hanya tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) semata. Diperlukan kerja sama harmonis antara DPUPR, Diskominfo, Dinas Perhubungan, hingga Diskoperindag.

“Membangun pariwisata itu butuh sinergitas. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua stakeholder harus bergerak bersama untuk melengkapi kekurangan yang ada di lapangan,” tambahnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD, Inspektorat, Bapelitbang, BPKAD, serta kepala dinas terkait. DPRD berharap rekomendasi BPK ini menjadi momentum bagi Pemkab Berau untuk melakukan transformasi total demi masa depan pariwisata yang lebih profesional.

“Hasil koreksi BPK ini harus kita jadikan motivasi. Harapan kita kedepannya, wisata Berau tidak hanya terkenal namanya, tapi juga didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang mumpuni,” pungkasnya.

(ton/hel)