Cegah Gangguan Jaringan, Pemkab Berau Tetap Gelar Musrenbang Kecamatan Secara Tatap Muka

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan secara tatap muka langsung. Keputusan ini diambil guna memastikan seluruh aspirasi masyarakat terserap optimal tanpa terkendala infrastruktur teknologi.

Risiko Jaringan dan Ketepatan Waktu

Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triariani, menjelaskan bahwa meskipun teknologi konferensi video (Zoom Meeting) sudah lazim digunakan, terdapat risiko teknis yang dapat menghambat agenda krusial ini. Gangguan jaringan internet di wilayah pelosok menjadi kekhawatiran utama yang dapat mengganggu jalannya musyawarah.

“Ibu Bupati sebelumnya sempat menyarankan opsi Zoom Meeting, namun kemudian beliau mengamanatkan agar dilakukan secara langsung. Pertimbangannya adalah kerawanan jika terjadi down jaringan saat agenda berlangsung,” ungkap Endah Ernany baru baru ini.

Selain faktor teknis, Pemkab Berau mengejar ketepatan waktu agar seluruh tahapan perencanaan pembangunan selaras dengan regulasi nasional.

“Proses pentahapan perencanaan harus berjalan sesuai dengan timeline yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” tambahnya.

Respon Cepat dan Survei Lapangan

Metode tatap muka ini juga bertujuan agar jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mendampingi Bupati secara langsung dalam merespons keluhan masyarakat. Dengan kehadiran fisik, koordinasi antara pemerintah daerah dengan kepala kampung atau lurah menjadi lebih efektif.

Menurut Endah, kehadiran langsung di lapangan memungkinkan tim teknis untuk segera menindaklanjuti usulan infrastruktur maupun pelayanan publik. “Apabila ada keluhan atau usulan dari kepala kampung dan lurah, tim bisa langsung melakukan survei ke lapangan saat itu juga,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemkab Berau berharap aspirasi masyarakat tidak hanya berakhir sebagai catatan digital, melainkan benar-benar dikawal secara fisik oleh para pengambil kebijakan. Langkah ini dinilai sebagai strategi paling efektif untuk memastikan pembangunan di Bumi Batiwakkal lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan rill di tingkat tapak.

(wnf/hel)