Ketua Komisi II DPRD Berau Minta Pemerintah Evaluasi Mendalam Penerapan Portal Parkir PSAD

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Polemik penerapan portal parkir elektronik di Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) terus bergulir. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan analisis mendalam guna mencari akar permasalahan yang memicu penolakan dan kericuhan di lapangan.

Rudi menekankan bahwa meskipun sistem non-tunai memiliki banyak manfaat, implementasinya harus tetap berpijak pada asas keadilan dan kemudahan bagi masyarakat.

Menurut Rudi, esensi dari retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau izin khusus yang diberikan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Oleh karena itu, penentuan nilainya tidak boleh memberatkan.

“Penentuan besaran retribusi itu harus didasarkan pada beberapa aspek penting, seperti kemampuan ekonomi masyarakat dan asas keadilan. Ini yang harus dipastikan kembali oleh pemerintah,” ujar Rudi.

Ia juga menambahkan bahwa secara teknis, pemungutan retribusi sebenarnya fleksibel, bisa dilakukan secara manual (tunai) maupun elektronik (non-tunai), asalkan efisien bagi warga.

Soroti Antrean dan Kesiapan Pengunjung
Mengenai kericuhan yang terjadi Rabu kemarin, Rudi menyoroti dua kemungkinan kendala, yakni nilai tarif atau teknis pemungutan yang lambat sehingga memicu antrean panjang di pintu masuk.

Rudi juga mengkritisi target sosialisasi yang selama ini dilakukan. Menurutnya, fokus sosialisasi jangan hanya menyasar para pedagang, tetapi juga calon pembeli sebagai pengguna jasa parkir terbesar.

“Masalah utamanya bukan hanya di pedagang, tapi di calon pembeli yang jumlahnya jauh lebih banyak. Apakah mereka sudah tahu? Apakah mereka semua punya kartu? Jika ada pengunjung yang tidak punya kartu, apa alternatif cepatnya?” tanya Rudi tegas.

Manfaat Elektronifikasi dan Harapan Kedepan
Meski memberikan catatan kritis, politisi senior ini mengakui bahwa penggunaan pintu portal dan sistem non-tunai memiliki sisi positif yang besar, salah satunya adalah meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran retribusi atau hal-hal tidak diinginkan lainnya di lapangan.

Namun, ia berharap efektivitas sistem ini tidak mengorbankan kenyamanan masyarakat saat berkunjung ke pasar.

“Satu sisi memang banyak manfaatnya, terutama dalam hal pengawasan. Namun, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan ini tidak justru menjadi hambatan bagi perputaran ekonomi di pasar,” pungkasnya.

(hel)