Pastikan Keamanan Warga Perbatasan, Pemkab Berau Gandeng Provinsi Tuntaskan Batas Semindal

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Pemerintah Kabupaten Berau resmi mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum di wilayah perbatasan RT Semindal. Usai menggelar rapat koordinasi di Ruang Kerja Sekda Berau pada Rabu (4/3/2026), pemerintah memutuskan untuk melibatkan tim verifikasi dari Provinsi Kalimantan Timur guna mempertegas garis batas dengan Kabupaten Kutai Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyudahi simpang siur klaim wilayah yang terjadi di tingkat masyarakat. Menurutnya, secara regulasi administratif, status wilayah Semindal sebagai bagian dari Kabupaten Berau sebenarnya sudah final di tingkat kementerian.

“Batasnya sudah jelas secara aturan. Persoalan antar-pemerintah sebenarnya sudah selesai hingga ke Kemendagri. Namun, karena masih ada dinamika di tingkat masyarakat, kita perlu langkah verifikasi lapangan yang melibatkan pihak ketiga, yaitu Pemerintah Provinsi,” ujar Said.

Surat Pengamanan dan Koordinasi Antar-Daerah

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kondusivitas, Pemkab Berau telah menyurati jajaran TNI, Polri, hingga Satpol PP untuk membantu pengamanan di lokasi. Hal ini dilakukan murni sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya gesekan antar-warga di lapangan.

Selain itu, Pemkab Berau juga menjalin komunikasi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. “Kita bersurat agar Pemkab Kutim turut memberikan pemahaman kepada warganya terkait batas wilayah yang sudah ditetapkan, sehingga tidak terjadi aksi penyerobotan lahan di area yang masuk wilayah Berau,” tambahnya.

Pembangunan Posko Terpadu di Lokasi

Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung juga semakin kuat. Kepala Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu telah sepakat untuk menyediakan lokasi yang akan dijadikan posko pengamanan terpadu bagi petugas yang berjaga.

“Alhamdulillah, kedua kepala kampung sangat kooperatif dan siap menyiapkan tempat bagi tim pengamanan. Kami juga meminta pihak kecamatan terus memantau situasi agar aktivitas harian masyarakat tetap berjalan normal tanpa rasa khawatir,” ungkap Said.

Dalam waktu dekat, Pemkab Berau akan meminta Gubernur Kalimantan Timur menurunkan tim penanganan batas provinsi untuk melakukan cek lapangan bersama tim dari Berau dan Kutai Timur. Langkah ini diharapkan menjadi solusi akhir yang transparan dan dapat diterima oleh semua pihak.

“Ini sudah dalam progres. Kami berkomitmen menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengesampingkan stabilitas keamanan di masyarakat,” pungkasnya.

(ton/hel)