Siasat DPUPR Berau Percepat Akses Wisata, Tak Hanya Andalkan APBD, Aktif Jemput Bola ke Pusat

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Bumi Batiwakkal. Menyadari keterbatasan anggaran daerah, DPUPR kini menggencarkan strategi koordinasi lintas sektor guna memastikan perbaikan jalan strategis tetap berjalan maksimal.

Sekretaris DPUPR Berau, Bambang Sugianto, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa hanya berpangku tangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah “jemput bola” ke pemerintah provinsi maupun pusat menjadi prioritas utama.

“Di samping mengandalkan APBD untuk peningkatan jalan dan jembatan, kami juga melakukan koordinasi aktif ke pemerintah provinsi maupun pusat,” ujar Bambang dalam keterangannya baru-baru ini

Siasati Batasan Kewenangan lewat Inpres

Bambang menjelaskan, tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur adalah pembagian kewenangan status jalan, yakni jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Seringkali, kerusakan jalan yang dikeluhkan masyarakat berada di jalur yang bukan merupakan kewenangan kabupaten, sehingga tidak bisa didanai oleh APBD Berau.

Untuk menyiasati batasan tersebut, DPUPR Berau gencar berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Salah satu skema yang dikejar adalah pemanfaatan Inpres Jalan Daerah (IJD).

“Kami berkoordinasi ke pusat melalui BBPJN agar ada alokasi kegiatan yang diturunkan ke wilayah Berau, meskipun status jalan tersebut secara administratif bukan kewenangan kabupaten,” ucapnya.

Sementara untuk level provinsi, Bambang menyebut pihaknya terus mengawal alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) agar terserap maksimal bagi perbaikan infrastruktur di Berau.

Fokus pada Jalur Pariwisata Utama

Alasan kuat di balik masifnya koordinasi ini adalah demi mendukung sektor pariwisata yang menjadi unggulan Berau. Bambang menggarisbawahi bahwa jalur utama menuju destinasi wisata kelas dunia, seperti Tanjung Batu (akses Derawan) dan Biduk-Biduk, sebagian besar berstatus jalan nasional atau provinsi.

“Akses menuju destinasi wisata kita, seperti ke Tanjung Batu atau Biduk-Biduk, statusnya adalah jalan nasional dan provinsi. Itulah mengapa sinergi dengan Dinas PUPR Provinsi dan Balai di pusat harus ditingkatkan agar akses wisatawan semakin nyaman,” jelas Bambang.

Melalui sinergi lintas level pemerintahan ini, Bambang berharap ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Berau dapat terkikis. Langkah ini diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendongkrak roda ekonomi melalui jalur pariwisata yang lebih mumpuni.

(hel)