Akses Kesehatan Perbatasan Minim, DPRD Berau Desak Penambahan Alokasi Ambulans dan Tenaga Medis

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Kesenjangan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Berau kembali memicu perhatian serius dari jajaran legislatif. Anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, menyoroti minimnya sarana prasarana serta kelangkaan tenaga medis yang hingga kini masih menjadi hambatan utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat di pelosok.

Persoalan ini mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Gunung Tabur beberapa waktu lalu. Feri menilai, kondisi di lapangan memerlukan intervensi cepat dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Urgensi Ambulans di Jalur Poros
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Feri adalah pengadaan armada transportasi medis. Ia meminta Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan pengadaan unit ambulans khusus bagi Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) di wilayah perbatasan, salah satunya di Kampung Maluang yang terletak di jalur poros Berau-Bulungan.

“Kami meminta dialokasikan satu ambulans khusus untuk Pustu di wilayah perbatasan. Jarak tempuh di sana sangat jauh. Tanpa kendaraan operasional yang memadai, petugas akan kesulitan saat menghadapi kondisi darurat (emergency) yang membutuhkan rujukan cepat,” tegas Feri.

Solusi Inovatif Atasi Kelangkaan Tenaga Medis
Selain masalah armada, ketersediaan tenaga medis juga menjadi catatan merah. Feri mengungkapkan bahwa di beberapa titik perbatasan, jumlah perawat dan bidan sangat tidak proporsional dengan cakupan wilayah pelayanan. Bahkan, terdapat kondisi di mana satu tenaga medis harus melayani beberapa Pustu sekaligus.

Untuk mengatasi rasa tidak betah petugas di wilayah terpencil, Feri mengusulkan sebuah strategi penempatan personil yang lebih manusiawi dan efektif.

“Tenaga medis kita masih sangat kurang, terutama bidan. Kami pernah memberikan masukan saat rapat komisi, jika memungkinkan, penempatan di wilayah terpencil diprioritaskan bagi pasangan suami-istri yang berprofesi sebagai perawat dan bidan. Harapannya, mereka bisa saling mendukung dan lebih betah bertugas di sana,” jelasnya.

Politisi ini berharap Pemerintah Kabupaten Berau segera merumuskan solusi konkret atas persoalan klasik ini. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan tidak boleh hanya berpusat di area perkotaan, tetapi harus menyentuh hingga ke garis perbatasan daerah.

“Tujuannya agar pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan berkeadilan, terutama bagi warga kita yang bermukim jauh dari pusat kota,” pungkasnya.

(adv/dprd26/ton/hel)