DPRD Berau Terima LKPJ Bupati TA 2025

oleh -74 views
Ketua DPRD Berau menerima berkas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Selasa (31/3/2026). foto Toni Arman Dimensinews.id

TANJUNG REDEB, DIMENSINEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menerima penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen penting tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Berau, Selasa (31/3/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua II Sumadi. Turut hadir Wakil Bupati Berau Gamalis, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta segenap anggota DPRD Berau.

Bukan Sekadar Formalitas
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh kepala daerah. Menurutnya, dokumen ini adalah potret nyata penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran.

“LKPJ ini adalah instrumen transparansi dan akuntabilitas. Ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD,” ujar Dedy.

Mekanisme Evaluasi dan Rekomendasi

Pasca penerimaan dokumen ini, DPRD Berau akan segera bergerak melakukan pendalaman secara internal. Sesuai dengan tata tertib yang berlaku, pembahasan akan dilakukan secara mendalam, baik melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) maupun Panitia Kerja (Panja).
Dedy menjelaskan bahwa output dari pembahasan tersebut adalah berupa rekomendasi strategis yang mencakup:
• Catatan strategis penyelenggaraan pemerintahan.
• Saran dan masukan konstruktif.
• Koreksi objektif terhadap kinerja OPD.

“LKPJ tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kelemahan, melainkan sarana evaluasi bersama. Kita ingin mengidentifikasi apa yang perlu ditingkatkan agar kinerja pemerintahan ke depan semakin optimal,” tambahnya.

Menutup rapat tersebut, Dedy berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga dengan kuat. Ia menekankan bahwa akuntabilitas tata kelola pemerintahan harus memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Bumi Batiwakkal.

“Harapan kita, rekomendasi yang akan diberikan nanti menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Berau dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik,” pungkasnya.

(adv/dprd26 /ton/hel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.